Bonebol Fokus Jaring Pengaman Sosial
Senin, 13 April 2020 - 15:36 WIB
loading...
Bonebol Fokus Jaring Pengaman Sosial
A
A
A
SUWAWA - Rapat bersama dengan Kepala Desa se-kabupaten Bone Bolango lewat video conference pada Jumat, (10/4/2020) Bupati Hamim Pou menegaskan agar seluruh elemen kompak mendata kembali warga yang terdampak langsung penanggulangan Covid-19.
Ditegaskan Bupati, "kemarin Kami rapat menko polhukam, Mendagri,Mensos, Mentri Desa dan yang lainnya tentang jaring pengaman sosial dengan menggunakan dana desa,".
"Kita mengalokasikan dana Desa itu antara 15-25 % jika dana desanya di atas Rp1 miliar, 15-20 persen di bawah Rp1 M kemudian yang diatas 1M bisa mengalokasikan 25 % untuk jaring pengaman sosial, sembako untuk masyarakat di desa masing-masing dengan prioritas mereka yang tidak terdaftar di PKH maupun bantuan pangan non tunai yg selama ini sudah didaftarkan dan dibantu melalui APBN itu harus dinvestasikan kembali," Paparnya.
"Kami sudah menghitung semua disini akan ada miliaran rupiah untuk kesehatan dan untuk bantuan sembako yang bersumber dari dana desa tersebut, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini," tegas Hamim.
Ia juga mengatakan jika ada hal hal yang kurang jelas tetap berkoordinasi dengan dinas pemerintahan desa, dinas keuangan, dan juga inspektorat untuk penggunaan pemanfaatan dana desa tersebut.
Bupati juga menerangkan Menteri Keuangan telah menjelaskan bahwa tidak akan ada pengurangan dana desa. "Mungkin hanya APBD Kabupaten yang ditarik, transfer DAK yang di tarik oleh pemerintah pusat tapi Dana desa dari Menteri keuangan tidak akan dipotong oleh karena itu kita harus memaksimalkan dana desa ini untuk penaggulangan Covid-19," ungkapnya.
Ditegaskan Bupati, "kemarin Kami rapat menko polhukam, Mendagri,Mensos, Mentri Desa dan yang lainnya tentang jaring pengaman sosial dengan menggunakan dana desa,".
"Kita mengalokasikan dana Desa itu antara 15-25 % jika dana desanya di atas Rp1 miliar, 15-20 persen di bawah Rp1 M kemudian yang diatas 1M bisa mengalokasikan 25 % untuk jaring pengaman sosial, sembako untuk masyarakat di desa masing-masing dengan prioritas mereka yang tidak terdaftar di PKH maupun bantuan pangan non tunai yg selama ini sudah didaftarkan dan dibantu melalui APBN itu harus dinvestasikan kembali," Paparnya.
"Kami sudah menghitung semua disini akan ada miliaran rupiah untuk kesehatan dan untuk bantuan sembako yang bersumber dari dana desa tersebut, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini," tegas Hamim.
Ia juga mengatakan jika ada hal hal yang kurang jelas tetap berkoordinasi dengan dinas pemerintahan desa, dinas keuangan, dan juga inspektorat untuk penggunaan pemanfaatan dana desa tersebut.
Bupati juga menerangkan Menteri Keuangan telah menjelaskan bahwa tidak akan ada pengurangan dana desa. "Mungkin hanya APBD Kabupaten yang ditarik, transfer DAK yang di tarik oleh pemerintah pusat tapi Dana desa dari Menteri keuangan tidak akan dipotong oleh karena itu kita harus memaksimalkan dana desa ini untuk penaggulangan Covid-19," ungkapnya.
(atk)
