Desember, Tenaga Kontrak Makassar Ikut Seleksi Laskar Pelangi

MAKASSAR - Tenaga kontrak Pemkot Makassar segera beralih menjadi Laskar Pelangi alias Pelayanan Publik Berintegritas. Mereka dijadwalkan mengikuti seleksi ulang pada Desember nanti.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, peraturan wali kota (perwali) peralihan tenaga kontrak tersebut akan segera disusun. Dalam perwali tersebut juga akan diatur bidang-bidang yang akan mereka duduki.



“Kami akan merestrukturisasi tenaga kontrak menjadi Laskar Pelangi yang notabene bidang-bidangnya yang sudah diduduki. Misalnya bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan pelayanan,” ujar Danny, Kamis (30/9/2021).

Para tenaga kontrak yang ada saat ini akan diikutkan seleksi melalui Computer Assisted Test (CAT). Mereka akan mengikuti seleksi berdasarkan kualifikasi kebutuhan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ini tes baru. Mereka akan bersaing. Tenaga kontrak lama belum tentu diperpanjang. Tenaga kontrak baru juga belum tentu diterima. Kita rencananya CAT di bulan Desember,” beber Danny.

Kualifikasi Laskar Pelangi yang akan diterima juga berbeda-beda. Mulai dari strata satu hingga lulusan SD sekalipun. Sekaligus menjaring masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan.

“Misalnya di drainase, tidak butuh sarjana untuk kerjakan itu. Jadi ini dalam rangka membangkitkan ekonomi. Tentunya insentifnya ada yang rata, dan ada sesuai dengan pekerjaan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Danny, ada sekitar 8.000 tenaga kontrak di Pemkot Makassar . Sementara berdasarkan kajian awal butuh paling banyak 10.000 orang agar mendapat kinerja yang ideal.



“Lebih di bawah lebih baik lagi. Tapi karena tiap tahun ada 400 orang pensiun, sementara kebutuhan sangat besar, sehingga kebutuhan Laskar Pelangi ini lebih strategis,” imbuhnya.

Saat ini, Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar sedang melakukan evaluasi tenaga kontrak. Salah satunya difokuskan di tingkat kecamatan.



Evaluasi ini sejalan dengan rencana resetting pemerintahan yang akan dilakukan Pemkot Makassar. Apalagi khusus tenaga kontrak, akan diwajibkan mengikuti seleksi ulang untuk bekerja sebagai tenaga pembantu pemerintahan.

Kepala BKPSDM Kota Makassar , Andi Siswanta sudah menegaskan adanya evaluasi ini. Para tenaga kontrak yang dinilai tidak produktif akan dievaluasi. Apalagi jika terbukti tidak aktif lagi alias fiktif.

“Itu yang kita telusuri, dan ditempatkan di mana. Yang bahaya memang itu bendahara dan kasibag keuangannya kalau memang ada yang begitu (fiktif),” tandasnya.