Pemerintah Daerah Diminta untuk Kembangkan Peran UMKM

GOWA - Pemerintah daerah diminta untuk terus mengenmbangkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi saat ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Adnan Purichta Ichsan. Ia berharap seluruh pemerintah daerah mampu mengembangkan peran UMKM di daerahnya.

APKASI sebagai asosiasi yang beranggotakan pemerintah kabupaten kata dia, memiliki tugas membina UMKM sangat berkepentingan terhadap isu-isu penguatan UMKM, dimana UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia terlebih di tengah pandemi Covod-19 ini.



"Kondisi pandemi ini mendorong kabupaten untuk cepat beradaptasi khususnya dalam penguatan pengadaan barang dan jasa lokal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan pengadaan publik juga memiliki potensi untuk membantu stabilitas UMKM yang berkembang dengan meningkatkan jumlah transaksi dari produk yang dimiliki," ungkapnya dalam sambutannya pada Workshop Kick Off Program Workshop SEED Policy Lab for Sustainable Procurement (PLSP), secara virtual di Ruang Kerja Bupati Gowa, Selasa (28/9/2021)

Dimana kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan Road to Indonesian Development Forum 2021 yang mengusung tema Indonesia’s Future Industrialization Paradigm: Value Creation and Adaptive Capacity for Socio-Economic Transformation.

Bupati Gowa ini mengaku, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappenas dan Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas kelompok pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pendukung UMKM untuk mengembangkan solusi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan dan mengutamakan pembelian barang dan jasa dalam negeri.

"Selama Pandemi Covid-19, banyak pemerintah daerah yang telah membantu UMKM dalam pemasaran, pelatihan manajemen, penggunaan teknologi informasi dan bentuk dukungan lainnya, sehingga keberhasilan kebijakan untuk mendorong UMKM naik kelas melalui pelibatan UMKM sebagai penyedia barang publik di tingkat lokal," jelasnya.



Olehnya ia berharap hal ini dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan kabupaten agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan masalah baru dan tidak terkendala oleh adanya aturan-aturan yang tidak sinkron.

"Melalui pertemuan kick-off hari ini menjadi awal agar penguatan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan menjadi fokus utama dalam penguatan UMKM . Kami juga mengajak kepada para bupati dapat menugaskan staf terbaik untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini secara keseluruhan," harapnya.