5 Kabupaten di Jatim Jadi Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan
Selasa, 28 September 2021 - 19:11 WIB
loading...
Lima kabupaten di Jawa Timur menjadi pilot project penanggulangan kemiskinan.Foto/ilustrasi
A
A
A
SURABAYA - Sebanyak lima kabupaten di Jawa Timur (Jatim) menjadi pilot project program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Lima kabupaten itu adalah Probolinggo, Sumenep, Bangkalan, Bojonegoro dan Lamongan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengintervensi selama tiga bulan kekdepan. Lima Kabupaten yang ditunjuk merupakan pilihan dari pemerintah pusat. Sedangkan lima kecamatan di masing masing kabupaten dipilih oleh pemerintah daerahdsetempat.
"Tapi penunjukkan Desanya adalah kewenangan Kementerian Desa (Kemendes)," kata Khofifah seusai rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9/2021).
Sementara itu, hingga kini belum ada kualifikasi pakem terkait dengan arti kemiskinan ekstrem yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, merujuk pada pengertian yang dikeluarkan Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah yang pengeluarannya di bawah USD1,9 per hari per kapita. "Yang di bawah USD1,9 per day, itulah masuk kategori kemiskinan ekstrem," tandasnya.
Dari rakor tersebut diketahui, di Jatim terdapat 4,5 juta warga miskin. Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta diantaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Probolinggo. Disusul Sumenep dan Bangkalan. Sedangkan Lamongan berada di peringkat 14 dan Bojonegoro di peringkat 19.
"Kami menerjunkan 15 OPD (organisasi perangkat daerah) untuk penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim," pungkas Khofifah.
Data BPS Jatim mencatat, pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jatim berkurang 13.240 jiwa. Dari kondisi September 2020 sebanyak 4.585.970 jiwa atau 11,46 persen, menjadi 4.572.730 jiwa atau sebesar 11,40 persen. Sementara angka pengangguran mencapai 5,17 persen.
Pada wilayah perkotaan persentase penduduk miskin meningkat 0,01 persen. Dari 8,37 persen pada bulan September 2020 menjadi 8,38 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebesar 15,16 persen, turun menjadi 15,05 persen pada Maret 2021.
Selama periode September 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 20.090 jiwa. Dari 1.820.130 jiwa pada September 2020 menjadi 1.840.210 jiwa pada Maret 2021. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 33.320 jiwa. Dari 2.765.840 jiwa pada September 2020 menjadi 2.732.510 jiwa pada Maret 2021.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengintervensi selama tiga bulan kekdepan. Lima Kabupaten yang ditunjuk merupakan pilihan dari pemerintah pusat. Sedangkan lima kecamatan di masing masing kabupaten dipilih oleh pemerintah daerahdsetempat.
"Tapi penunjukkan Desanya adalah kewenangan Kementerian Desa (Kemendes)," kata Khofifah seusai rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9/2021).
Sementara itu, hingga kini belum ada kualifikasi pakem terkait dengan arti kemiskinan ekstrem yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, merujuk pada pengertian yang dikeluarkan Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah yang pengeluarannya di bawah USD1,9 per hari per kapita. "Yang di bawah USD1,9 per day, itulah masuk kategori kemiskinan ekstrem," tandasnya.
Dari rakor tersebut diketahui, di Jatim terdapat 4,5 juta warga miskin. Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta diantaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Probolinggo. Disusul Sumenep dan Bangkalan. Sedangkan Lamongan berada di peringkat 14 dan Bojonegoro di peringkat 19.
"Kami menerjunkan 15 OPD (organisasi perangkat daerah) untuk penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim," pungkas Khofifah.
Data BPS Jatim mencatat, pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jatim berkurang 13.240 jiwa. Dari kondisi September 2020 sebanyak 4.585.970 jiwa atau 11,46 persen, menjadi 4.572.730 jiwa atau sebesar 11,40 persen. Sementara angka pengangguran mencapai 5,17 persen.
Pada wilayah perkotaan persentase penduduk miskin meningkat 0,01 persen. Dari 8,37 persen pada bulan September 2020 menjadi 8,38 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebesar 15,16 persen, turun menjadi 15,05 persen pada Maret 2021.
Selama periode September 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 20.090 jiwa. Dari 1.820.130 jiwa pada September 2020 menjadi 1.840.210 jiwa pada Maret 2021. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 33.320 jiwa. Dari 2.765.840 jiwa pada September 2020 menjadi 2.732.510 jiwa pada Maret 2021.
(msd)
Lihat Juga :
