Pendataan Semrawut, Pemkot Bogor Setop Distribusi Bansos Pemprov Jabar
Selasa, 21 April 2020 - 20:13 WIB
loading...
Pemkot Bogor menghentikan sementara distribusi bansos dari Pemprov Jabar berupa uang tunai dan pangan.Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
BOGOR - Pemkot Bogor akhirnya menghentikan sementara proses distribusi bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Barat (Jabar) berupa uang tunai dan pangan senilai Rp500.000 per bulan. Ini dilakukan karena data penerima tidak sinkron.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, bantuan tunai sebesar Rp150.000 per bulan dan pangan nontunai berupa 10 kilogram beras, 1 kilogram terigu, vitamin C, 2 kilogram makanan kaleng (4 kaleng), 1 kilogram gula pasir, 16 bungkus mie instan, 2 liter minyak goreng, dan 2 kilogram telur, senilai Rp 350.000 per keluarga."Kalau penyaluran bansos Pemprov Jabar kemarin ada kesalahan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama yakni 2017. Saya tidak tahu ya, teknisnya tak perlu dipermasalahkan," kata Dedie kepada wartawan di rumah dinas Wali Kota Bogor yang dijadikan Posko Crisis Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Selasa (21/04/2020).
Maka dari itu teknis pendistribusian bansos dari Pemprov Jabar menggunakan jasa kantor pos dan ojek online sudah dihentikan. "Teknisnya sudah disetop karena menimbulkan kekisruhan di tingkat RT/RW. Warga Kota Bogor yang sudah menerima bansos jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, Dinsos Provinsi Jabar langsung menghentikan dan merevisi dan satu dua hari ini untuk didistribusikan ulang," ujarnya.
Dedie mengakui, proses pendistribusian Bansos Pemprov Jabar sempat menimbulkan kekisruhan karena banyak penerima yang sudah meninggal bahkan pindah domisili. "Iya karena data DTKS yang digunakan data tahun 2017," ujarnya.
Dedie menegaskan, Pemkot Bogor telah menyetor data jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan baik yang masuk dalam daftar DTKS maupun sebanyak 71.111 KK. "Itu sudah pasti ditanggulangi APBN, tapi dari 71.111 itu ada yang masih tak ditanggulangi APBN itu dilakukan perluasan yang akan dibantu oleh APBD Provinsi Jawa Barat 9 bulan dikali Rp200.000 sama dengan Rp1,8 juta/KK," ujarnya.
Kemudian, yang non-DTKS ada slot bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pemkot Bogor, sedangkan bantuan dari Presiden RI Joko Widodo, warga Kota Bogor tak mendapat jatah.
"Karena yang mendapat bantuan Presiden itu hanya yang menempel dengan DKI Jakarta, seperti di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Bogor juga itu kalau tidak salah hanya 7 kecamatan saja. Kalau Kota Bogor, Kota Bekasi, Tangerang Selatan itu tidak ikut bantuan Presiden," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya mengklaim sudah meminta seluruh RT/RW, lurah, camat se-Kota Bogor untuk menyetor data mereka yang terdampak Covid-19."Kalau bahasa Gubernur Jabarterdampak Covid-19 ini Misbar (Miskin Baru), tapi menurut saya Misbar itu tak memiliki apa-apa sama sekali. Sebab dalam kemiskinan itu ada istilah desil 1= sangat miskin, desil 2= miskin, desil 3=hampir miskin, desil 4= rentan Miskin. Nah Misbar versi Gubernur itu Desil 4 itu tak masuk," ucapnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, bantuan tunai sebesar Rp150.000 per bulan dan pangan nontunai berupa 10 kilogram beras, 1 kilogram terigu, vitamin C, 2 kilogram makanan kaleng (4 kaleng), 1 kilogram gula pasir, 16 bungkus mie instan, 2 liter minyak goreng, dan 2 kilogram telur, senilai Rp 350.000 per keluarga."Kalau penyaluran bansos Pemprov Jabar kemarin ada kesalahan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama yakni 2017. Saya tidak tahu ya, teknisnya tak perlu dipermasalahkan," kata Dedie kepada wartawan di rumah dinas Wali Kota Bogor yang dijadikan Posko Crisis Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Selasa (21/04/2020).
Maka dari itu teknis pendistribusian bansos dari Pemprov Jabar menggunakan jasa kantor pos dan ojek online sudah dihentikan. "Teknisnya sudah disetop karena menimbulkan kekisruhan di tingkat RT/RW. Warga Kota Bogor yang sudah menerima bansos jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, Dinsos Provinsi Jabar langsung menghentikan dan merevisi dan satu dua hari ini untuk didistribusikan ulang," ujarnya.
Dedie mengakui, proses pendistribusian Bansos Pemprov Jabar sempat menimbulkan kekisruhan karena banyak penerima yang sudah meninggal bahkan pindah domisili. "Iya karena data DTKS yang digunakan data tahun 2017," ujarnya.
Dedie menegaskan, Pemkot Bogor telah menyetor data jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan baik yang masuk dalam daftar DTKS maupun sebanyak 71.111 KK. "Itu sudah pasti ditanggulangi APBN, tapi dari 71.111 itu ada yang masih tak ditanggulangi APBN itu dilakukan perluasan yang akan dibantu oleh APBD Provinsi Jawa Barat 9 bulan dikali Rp200.000 sama dengan Rp1,8 juta/KK," ujarnya.
Kemudian, yang non-DTKS ada slot bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pemkot Bogor, sedangkan bantuan dari Presiden RI Joko Widodo, warga Kota Bogor tak mendapat jatah.
"Karena yang mendapat bantuan Presiden itu hanya yang menempel dengan DKI Jakarta, seperti di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Bogor juga itu kalau tidak salah hanya 7 kecamatan saja. Kalau Kota Bogor, Kota Bekasi, Tangerang Selatan itu tidak ikut bantuan Presiden," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya mengklaim sudah meminta seluruh RT/RW, lurah, camat se-Kota Bogor untuk menyetor data mereka yang terdampak Covid-19."Kalau bahasa Gubernur Jabarterdampak Covid-19 ini Misbar (Miskin Baru), tapi menurut saya Misbar itu tak memiliki apa-apa sama sekali. Sebab dalam kemiskinan itu ada istilah desil 1= sangat miskin, desil 2= miskin, desil 3=hampir miskin, desil 4= rentan Miskin. Nah Misbar versi Gubernur itu Desil 4 itu tak masuk," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
