Seruan Pemprov DKI Terkait Reklame Rokok Dinilai Mengabaikan Pemulihan Ekonomi
Senin, 20 September 2021 - 18:11 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta melarang pedagang untuk memajang rokok di toko atau warung serta pelarangan iklan rokok. Foto: SINDOnews/Okto Rizki Alpino
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Seruan Gubernur DKI Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang pedagang untuk memajang rokok di toko atau warung serta pelarangan iklan rokok. Hal tersebut dinilai mengabaikan pemulihan ekonomi masyarakat yang terpukul oleh pandemi Covid-19.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto mengatakan, Seruan Gubernur DKI Jakarta kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 adalah hal yang sangat penting. Pelarangan yang dikeluarkan Gubernur DKI seharusnya memerhatikan kondisi masyarakat bawah dalam keadaan ekonomi sedang sulit seperti ini. “Saya bukan perokok, bukan berarti saya melarang teman-teman saya untuk merokok,” ujarnya, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Regulasi untuk Jatuhkan Sanksi Bagi Toko Pasang Iklan Rokok
Joko menilai seruan tersebut hanya membuang-buang energi bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Pemprov DKI bisa mengerjakan hal yang lebih penting daripada menutup reklame dan display rokok. “Ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dahulu, seperti menyelesaikan vaksinasi di pasar agar masyarakat tidak takut untuk masuk pasar,” katanya,
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan Gubernur DKI kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Baginya menghidupkan kembali ekonomi setelah 2 tahun terdampak pandemi adalah hal yang lebih perlu dilakukan segera.
Menurut dia, kebijakan yang diambil Pemprov DKI bertentangan dengan peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 yang di dalam PP tersebut rokok diizinkan melakukan reklame dalam ruang. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto mengatakan, Seruan Gubernur DKI Jakarta kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 adalah hal yang sangat penting. Pelarangan yang dikeluarkan Gubernur DKI seharusnya memerhatikan kondisi masyarakat bawah dalam keadaan ekonomi sedang sulit seperti ini. “Saya bukan perokok, bukan berarti saya melarang teman-teman saya untuk merokok,” ujarnya, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Regulasi untuk Jatuhkan Sanksi Bagi Toko Pasang Iklan Rokok
Joko menilai seruan tersebut hanya membuang-buang energi bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Pemprov DKI bisa mengerjakan hal yang lebih penting daripada menutup reklame dan display rokok. “Ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dahulu, seperti menyelesaikan vaksinasi di pasar agar masyarakat tidak takut untuk masuk pasar,” katanya,
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan Gubernur DKI kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Baginya menghidupkan kembali ekonomi setelah 2 tahun terdampak pandemi adalah hal yang lebih perlu dilakukan segera.
Menurut dia, kebijakan yang diambil Pemprov DKI bertentangan dengan peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 yang di dalam PP tersebut rokok diizinkan melakukan reklame dalam ruang. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009.
Lihat Juga :
