Pertama di Indonesia, Bupati Bogor Luncurkan Sekolah Pemerintahan Desa
Senin, 13 September 2021 - 16:40 WIB
loading...
Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan program Sekolah Pemerintahan Desa bekerja sama dengan IPB University, Senin (13/9/2021). Foto: Dok Pemkab Bogor
A
A
A
BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan program Sekolah Pemerintahan Desa bekerja sama dengan IPB University, Senin (13/9/2021). Sekolah Pemerintahan Desa IPB University ini diklaim yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Ade Yasin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor tengah berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital ini. Nantinya, para aparatur desa didampingi tenaga pengajar yang profesional dan kompeten dari IPB University.
"Selain prestisius, program Sekolah Pemerintahan Desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik," kata Ade Yasin.
Baca juga: Mayoritas Kades Lulusan SMA, Mendagri Genjot Pembinaan Tata Kelola Desa
Menurut dia, permasalahan pembangunan di desa adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar perkiraan, bukan berdasar data yang akurat dan presisi. Sehingga, banyak program-program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.
"Semoga dengan program Sekolah Pemerintahan Desa, program Desa Membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban," ungkap Ade Yasin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm plus data numerik dan deskriptif, sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.
Baca juga: Selaku Wadah Pemerintah Desa, Peran APDESI Dinilai Sangat Penting dan Strategis
"Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 ini akan berlangsung hingga bulan Desember diikuti total 120 peserta yang terdiri dari 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing kades didampingi oleh 2 orang operator, yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa," ucap Renaldi.
Sementara itu, Wakil Ketua LPPM IPB University Sofyan Syaf mengatakan, program yang diinisiasi Pemkab Bogor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pemuda-pemudi di desa melalui Sekolah Pemerintahan Desa.
"Mudah-mudahan apa yang sudah diusung oleh Bupati Bogor ini, menjadi bagian penting sebagai contoh keteladanan yang dapat ditiru untuk pembangunan desa-desa di Indonesia," tutur Sofyan.
Ade Yasin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor tengah berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital ini. Nantinya, para aparatur desa didampingi tenaga pengajar yang profesional dan kompeten dari IPB University.
"Selain prestisius, program Sekolah Pemerintahan Desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik," kata Ade Yasin.
Baca juga: Mayoritas Kades Lulusan SMA, Mendagri Genjot Pembinaan Tata Kelola Desa
Menurut dia, permasalahan pembangunan di desa adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar perkiraan, bukan berdasar data yang akurat dan presisi. Sehingga, banyak program-program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.
"Semoga dengan program Sekolah Pemerintahan Desa, program Desa Membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban," ungkap Ade Yasin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm plus data numerik dan deskriptif, sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.
Baca juga: Selaku Wadah Pemerintah Desa, Peran APDESI Dinilai Sangat Penting dan Strategis
"Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 ini akan berlangsung hingga bulan Desember diikuti total 120 peserta yang terdiri dari 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing kades didampingi oleh 2 orang operator, yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa," ucap Renaldi.
Sementara itu, Wakil Ketua LPPM IPB University Sofyan Syaf mengatakan, program yang diinisiasi Pemkab Bogor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pemuda-pemudi di desa melalui Sekolah Pemerintahan Desa.
"Mudah-mudahan apa yang sudah diusung oleh Bupati Bogor ini, menjadi bagian penting sebagai contoh keteladanan yang dapat ditiru untuk pembangunan desa-desa di Indonesia," tutur Sofyan.
(thm)
Lihat Juga :
