PT Pertamina Dorong Pembangunan SPBN untuk Nelayan di Bulukumba
loading...
PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, mendong agar pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) terealisasi untuk para nelayan di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, mendong agar pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) terealisasi untuk para nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
Hal ini mencuat, setelah sebelumnya nelayan tak beraktivitas lantaran sulit mendapatkan BBM jenis solar di kawasan tersebut. Hingga berdampak kepada perekonomian mereka.
Senior Supervisor Communication dan Relations Pertamina MOR VII, Taufiq Kurniawan menyampaikan jika permasalahan yang dihadapi nelayan di Bulukumba ini saat ini karena belum beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) .
Ia juga mengatakan, jika SPBN yang ada saat ini di kabupaten Bulukumba jarak tempuhnya terlalu jauh kalau nelayan yang berada di Kecamatan Ujung Bulu ini ambil BBM ke SPBN yang ada saat ini.
Menurut Taufik, ketika para nelayan ini mengambil solar di SPBU maka otomatis mereka harus bersaing dengan konsumen kendaraan pribadi. "Nelayan di Kecamatan Ujung Bulu untuk saat ini jauh untuk mendapatkan BBM, karena sebetulnya di wilayah itu ada yang paling dekat satu SPBN yang sedang dalam proses pembangunan tetapi prosesnya itu belum mendapatkan izin operasi dari BPH Migas," ucapnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu, (8/9/2021).
Taufik juga menambahkan, jika nelayan di Bulukumba bisa melakukan pengusulan ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses izin operasi dari SPBN yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
"Lewat Dinas Kelautan dan Perikanan ini bisa mengusulkan ke Kementrian ESDM dalam hal ini badan pengatur hilir migas yang mengeluarkan izin operasi," terangnya.
Taufik juga menyampaikan jika PT Pertamina hanya bertugas untuk menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah di tetapkan.
"SPBN ketika belum mendapatkan izin operasi maka tahun ini maupun tahun depan belum bisa mendapatkan kuota BBM subsidi di SPBN tersebut," ungkapnya.
Taufik juga menjelaskan, ketika para nelayan ini ambil dengan jeriken tentu akan mengalami kerugian atas bahaya yang bisa terjadinya kebakaran serta mengganggu pengguna kendaraan lain.
Menurutnya, SPBU mungkin akan melayani ketika nelayan itu ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan tetapi yang dikhawatirkan adalah aspek safety.
"Kalau dari segi kuota dari BPH migas, tidak ada pengurangan sama sekali. Penyaluran dari Pertamina juga tidak ada pengurangan hanya saja," imbuhnya.
Taufik juga berharap SPBN untuk di Bulukumba memang perlu segera diusulkan dari dinas kelautan dan perikanan untuk bisa segera mendapatkan izin operasi supaya jatah kuotanya bisa segera dapat.
"Mungkin hal ini perlu disikapi serius yah sama pemerintah daerah kabupaten Bulukumba agar nelayan saat ini tidak kesulitan lagi mendapatkan BBM ," pungkasnya.
Hal ini mencuat, setelah sebelumnya nelayan tak beraktivitas lantaran sulit mendapatkan BBM jenis solar di kawasan tersebut. Hingga berdampak kepada perekonomian mereka.
Senior Supervisor Communication dan Relations Pertamina MOR VII, Taufiq Kurniawan menyampaikan jika permasalahan yang dihadapi nelayan di Bulukumba ini saat ini karena belum beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) .
Ia juga mengatakan, jika SPBN yang ada saat ini di kabupaten Bulukumba jarak tempuhnya terlalu jauh kalau nelayan yang berada di Kecamatan Ujung Bulu ini ambil BBM ke SPBN yang ada saat ini.
Menurut Taufik, ketika para nelayan ini mengambil solar di SPBU maka otomatis mereka harus bersaing dengan konsumen kendaraan pribadi. "Nelayan di Kecamatan Ujung Bulu untuk saat ini jauh untuk mendapatkan BBM, karena sebetulnya di wilayah itu ada yang paling dekat satu SPBN yang sedang dalam proses pembangunan tetapi prosesnya itu belum mendapatkan izin operasi dari BPH Migas," ucapnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu, (8/9/2021).
Taufik juga menambahkan, jika nelayan di Bulukumba bisa melakukan pengusulan ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses izin operasi dari SPBN yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
"Lewat Dinas Kelautan dan Perikanan ini bisa mengusulkan ke Kementrian ESDM dalam hal ini badan pengatur hilir migas yang mengeluarkan izin operasi," terangnya.
Taufik juga menyampaikan jika PT Pertamina hanya bertugas untuk menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah di tetapkan.
"SPBN ketika belum mendapatkan izin operasi maka tahun ini maupun tahun depan belum bisa mendapatkan kuota BBM subsidi di SPBN tersebut," ungkapnya.
Taufik juga menjelaskan, ketika para nelayan ini ambil dengan jeriken tentu akan mengalami kerugian atas bahaya yang bisa terjadinya kebakaran serta mengganggu pengguna kendaraan lain.
Menurutnya, SPBU mungkin akan melayani ketika nelayan itu ada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan tetapi yang dikhawatirkan adalah aspek safety.
"Kalau dari segi kuota dari BPH migas, tidak ada pengurangan sama sekali. Penyaluran dari Pertamina juga tidak ada pengurangan hanya saja," imbuhnya.
Taufik juga berharap SPBN untuk di Bulukumba memang perlu segera diusulkan dari dinas kelautan dan perikanan untuk bisa segera mendapatkan izin operasi supaya jatah kuotanya bisa segera dapat.
"Mungkin hal ini perlu disikapi serius yah sama pemerintah daerah kabupaten Bulukumba agar nelayan saat ini tidak kesulitan lagi mendapatkan BBM ," pungkasnya.
(agn)
Explore More