Bea Cukai Sulbagsel Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal
Selasa, 07 September 2021 - 20:08 WIB
loading...
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, Noegroho Wahyu Widodo. Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa
A
A
A
MAKASSAR - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) SulawesiBagian Selatan (Sulbagsel) mengungkap bahwa peredaran rokok ilegal kian mengkhawatirkan. Persentase kasusnya, lebih tinggi secara nasional, dibandingkan wilayah DJBC lain.
"Itu data September 2021 ini. Secara nasional rokok ilegal mencapai 4,6 persen, sedangkan di wilayah Sulbagsel itu lebih dari 6 persen. Jadi cukup mengkhawatirkan," kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, Noegroho Wahyu Widodo di kantornya, Selasa (7/9).
Baca juga:Tinjau PTM, Bupati Luwu Minta Pihak Sekolah Konsisten Terapkan Prokes
Noegroho mengungkapkan, kondisi ini membuat beberapa kerugian yang sangat berdampak bagi pemerintah dan negara pada umumnya. "Karena tidak ada satupun pemasukan ke negara akibat peredaran rokok ilegal ini, kerugiannya sudah sampai Rp1 triliun di wilayah Sulbagsel yah," ucapnya.
Kedua, konsumen juga dirugikan karena pembuatan rokok ilegal ini sangat tidak higenis. "Tembakaunya banyak yang dari tembakau sisa, hal ini merugikan dari faktor kesehatan. Sehingga kerugian yang diakibatkan rokok ilegal ini harus kita perangi bersama," tutur Noegroho.
Menurutnya, kerugian sampai Rp1 triliun itu jadi penghambat pembangunan negara. "Padahal saat ini kita sangat butuh uang untuk penanganan pandemi Covid-19. Itukan kita tahu mulai dari masuk sampai mohon maaf (pasien) meninggal itu ditanggung negara," jelas Noegroho.
Dia mengajak seluruh elemen pemerintah, keamanan, dan masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal di Sulsel, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Batam ini mengatakan, pihaknya hingga kini sudah menindak satu juta batang rokok ilegal di wilayah hukumnya. "Dua (kasus) sudah dalam tahap penyidikan dan satu sudah P21, sekarang proses menuju persidangan. Satu lagi menuju tahap penyidikan," tuturnya.
Baca juga:Bupati Barru Serahkan Rancangan KUA-PPAS ke Dewan
Noegroho mengaku pihaknya gencar melakukan langkah-langkah persuasif ke masyarakat. "Kita edukasi lewat penyuluhan dan informasi. Kita sampaikan untuk jangan sampai berbisnis rokok ilegal , karena itu melawan hukum. Sasarannya wilayah pegunungan dan kepulauan," tukasnya.
Selain itu, dia mengaku sudah memberikan warning kepada jajarannya untuk terus mengetatkan pemeriksaan di wilayah kerjanya. "Pengawasan juga fokuskan, saya akan mutar keliling pastikan itu semua baik di Sulsel, Sulbar dan Sultra itu," tegas Noegroho.
"Itu data September 2021 ini. Secara nasional rokok ilegal mencapai 4,6 persen, sedangkan di wilayah Sulbagsel itu lebih dari 6 persen. Jadi cukup mengkhawatirkan," kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, Noegroho Wahyu Widodo di kantornya, Selasa (7/9).
Baca juga:Tinjau PTM, Bupati Luwu Minta Pihak Sekolah Konsisten Terapkan Prokes
Noegroho mengungkapkan, kondisi ini membuat beberapa kerugian yang sangat berdampak bagi pemerintah dan negara pada umumnya. "Karena tidak ada satupun pemasukan ke negara akibat peredaran rokok ilegal ini, kerugiannya sudah sampai Rp1 triliun di wilayah Sulbagsel yah," ucapnya.
Kedua, konsumen juga dirugikan karena pembuatan rokok ilegal ini sangat tidak higenis. "Tembakaunya banyak yang dari tembakau sisa, hal ini merugikan dari faktor kesehatan. Sehingga kerugian yang diakibatkan rokok ilegal ini harus kita perangi bersama," tutur Noegroho.
Menurutnya, kerugian sampai Rp1 triliun itu jadi penghambat pembangunan negara. "Padahal saat ini kita sangat butuh uang untuk penanganan pandemi Covid-19. Itukan kita tahu mulai dari masuk sampai mohon maaf (pasien) meninggal itu ditanggung negara," jelas Noegroho.
Dia mengajak seluruh elemen pemerintah, keamanan, dan masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal di Sulsel, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Batam ini mengatakan, pihaknya hingga kini sudah menindak satu juta batang rokok ilegal di wilayah hukumnya. "Dua (kasus) sudah dalam tahap penyidikan dan satu sudah P21, sekarang proses menuju persidangan. Satu lagi menuju tahap penyidikan," tuturnya.
Baca juga:Bupati Barru Serahkan Rancangan KUA-PPAS ke Dewan
Noegroho mengaku pihaknya gencar melakukan langkah-langkah persuasif ke masyarakat. "Kita edukasi lewat penyuluhan dan informasi. Kita sampaikan untuk jangan sampai berbisnis rokok ilegal , karena itu melawan hukum. Sasarannya wilayah pegunungan dan kepulauan," tukasnya.
Selain itu, dia mengaku sudah memberikan warning kepada jajarannya untuk terus mengetatkan pemeriksaan di wilayah kerjanya. "Pengawasan juga fokuskan, saya akan mutar keliling pastikan itu semua baik di Sulsel, Sulbar dan Sultra itu," tegas Noegroho.
(luq)
Lihat Juga :
