600 Ribu Perantau di Jabodetabek Sudah Mudik ke Jateng
Selasa, 21 April 2020 - 16:12 WIB
loading...
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan sekitar 600.000 warga Jateng sudah mudik dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Foto/Ilustrasi/SINDOnews.dok
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jawa Tengah yang sudah pulang kampung ( mudik ) dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang ada di sana. "Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," kata Ganjar, Selasa (21/4/2020). (Baca juga: Jokowi Larang Mudik di Tengah Pandemi Corona)
Terkait penerapan larangan mudik yang disampaikan Presiden Jokowi, Ganjar mengatakan akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu. (Baca juga: Larang Mudik, Pemerintah Harus Beri Kompensasi kepada Masyarakat)
"Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar duli. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya," tegasnya. (Baca juga: Putus Mata Rantai COVID-19, Larangan Mudik Lebaran Butuh Sanksi)
Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik. Terkait keluarga yang ada di Jateng, pihaknya yang akan mengurus. (Baca juga: Jokowi Larang Mudik Lebaran, PKS: Terlambat)
"Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini," pungkasnya.
Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang ada di sana. "Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," kata Ganjar, Selasa (21/4/2020). (Baca juga: Jokowi Larang Mudik di Tengah Pandemi Corona)
Terkait penerapan larangan mudik yang disampaikan Presiden Jokowi, Ganjar mengatakan akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu. (Baca juga: Larang Mudik, Pemerintah Harus Beri Kompensasi kepada Masyarakat)
"Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar duli. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya," tegasnya. (Baca juga: Putus Mata Rantai COVID-19, Larangan Mudik Lebaran Butuh Sanksi)
Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik. Terkait keluarga yang ada di Jateng, pihaknya yang akan mengurus. (Baca juga: Jokowi Larang Mudik Lebaran, PKS: Terlambat)
"Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
