PKM Bendungan Rongkong, Pemerintah Jamin Untungkan Warga
Sabtu, 04 September 2021 - 09:19 WIB
loading...
Suasana Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP). Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara menjamin warga bisa tetap diuntungkan pada pembangunan Bendungan Rongkong.
Itu setelah dilakukan progres Perencanaan Bendungan Rongkong di Desa Tandung terus bergulir, kali ini digelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) yang berlangsung di halaman SDN Tandung, Kamis (3/9/2021).
Baca Juga: Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Wajib Lahirkan Inovasi
Pertemuan PKM-LARP ini bertujuan mensosialisasikan kegiatan LARP kepada masyarakat yang akan terdampak pembangunan bendungan ke depan, khususnya di 2 dusun di Desa Tandung, yakni Dusun Buka dan Dusun Tanete.
Sedangkan kegiatan LARP sendiri adalah survey sosek untuk menggali informasi terkait kepemilikan harta warga berupa rumah, tanah, kebun, sawah, dan kondisi sosial lainnya. Metode survey akan dilakukan secara door to door.
Asisten II Setdakab Luwu Utara , Bambang Irawan saat membuka sosialiasi tersebut meminta warga agar tetap berpikir jernih, tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang mungkin saja memiliki kepentingan lain.
"Tidak mungkin pemerintah akan menyengsarakan warganya, jika dalam pembangunan ini ada hal yang merugikan warga maka kami yang pertama tahu dan yang pertama menolak, saya berdiri disini bukan hanya mewakili bupati tetapi juga sebagai anak dari kampung ini," jelas Bambang.
Sementara itu Amrullah, Koordinator survey LARP dalam presentasinya menyebut kegiatan ini baru tahap identifikasi kepemilikan, belum tahap penilaian harta warga yang nantinya akan dikerjakan oleh tim penaksir harga.
"Kami harapkan kerja sama seluruh warga untuk memberikan informasi yang lengkap agar ke depan warga tidak dirugikan bahkan kita harap dapat diuntungkan," ungkap Amrullah.
Baca Juga: Jelang Musda Golkar Luwu Utara, Indah Putri Indriani Dapat Diskresi dari DPP
Pada sesi diskusi, Tomakaka Buka, Tamo, menyampaikan siap menerima program tersebut sepanjang tidak merugikan masyarakat.
Itu setelah dilakukan progres Perencanaan Bendungan Rongkong di Desa Tandung terus bergulir, kali ini digelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) yang berlangsung di halaman SDN Tandung, Kamis (3/9/2021).
Baca Juga: Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Wajib Lahirkan Inovasi
Pertemuan PKM-LARP ini bertujuan mensosialisasikan kegiatan LARP kepada masyarakat yang akan terdampak pembangunan bendungan ke depan, khususnya di 2 dusun di Desa Tandung, yakni Dusun Buka dan Dusun Tanete.
Sedangkan kegiatan LARP sendiri adalah survey sosek untuk menggali informasi terkait kepemilikan harta warga berupa rumah, tanah, kebun, sawah, dan kondisi sosial lainnya. Metode survey akan dilakukan secara door to door.
Asisten II Setdakab Luwu Utara , Bambang Irawan saat membuka sosialiasi tersebut meminta warga agar tetap berpikir jernih, tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang mungkin saja memiliki kepentingan lain.
"Tidak mungkin pemerintah akan menyengsarakan warganya, jika dalam pembangunan ini ada hal yang merugikan warga maka kami yang pertama tahu dan yang pertama menolak, saya berdiri disini bukan hanya mewakili bupati tetapi juga sebagai anak dari kampung ini," jelas Bambang.
Sementara itu Amrullah, Koordinator survey LARP dalam presentasinya menyebut kegiatan ini baru tahap identifikasi kepemilikan, belum tahap penilaian harta warga yang nantinya akan dikerjakan oleh tim penaksir harga.
"Kami harapkan kerja sama seluruh warga untuk memberikan informasi yang lengkap agar ke depan warga tidak dirugikan bahkan kita harap dapat diuntungkan," ungkap Amrullah.
Baca Juga: Jelang Musda Golkar Luwu Utara, Indah Putri Indriani Dapat Diskresi dari DPP
Pada sesi diskusi, Tomakaka Buka, Tamo, menyampaikan siap menerima program tersebut sepanjang tidak merugikan masyarakat.
(agn)
Lihat Juga :
