Jokowi Baru Larang Mudik, Pemprov Jabar Sudah Melakukan Antisipasi

BANDUNG - Jauh sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik tahun ini, Pemprov Jabar telah melakukan antisipasi. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksi intansi terkait dan aparat kewilayahan untuk mengantisipasi pemudik dini yang kembali ke Jabar dari daerah perantauan, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saya kira gini, kalau Jabar sebelum Pa Jokowi melarang, kami sudah antisipasi ya bahwa memang (mudik) dilarang. Kami tidak akan mengizinkan mudik dari sejak awal juga. Kampanye kami (Pemprov Jabar) itu tidak mudik dan tidak piknik. Sebetulnya tidak ada persiapan khusus terkait dilarang mudik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Heri Antasari kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2020).

Bentuk antisipasi yang dilaksnakan, ujar Heri, Dishub Jabar dan jajaran di daerag menyiapkan segala sesuatunya seolah-olah ada pemudik. Itu pertama. Jadi tidak menurunkan kesiapan, pos-pos dibuat, petugas lapangan disiagakan di titik kemacetan, berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan anggaran pengamanan mudik tetap dialokasikan.

"Hanya ada tambahan kegiatan rapid test dan pemeriksaan check point membantu kepolisian untuk mengecek bahwa tidak ada yang melakukan mudik, memastikan itu. Terutamai simpul-simpul transportasi (terminal, stasiun, dan bandar udara). Kalau pribadi kami random saja," ujar dia.

Kadishub Jabar menuturkan, bagi pemudik atau orang yang nekat mudik akan di-rapid test dan dicek suhu tubuh kalau terindikasi atau dari zona merah di karantina dulu. Minimal melakukan karantina mandiri di rumahnya dan diawasi oleh perangkat kewilayahan.

"Jadi begini, statment larangan mudik oleh Pak Jokowi bukan hal baru. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kalau ada yang nekat mudik, baik mudik dini atau menjelang lebaran itu, pasti dia otomatis ODP (orang dalam pemantauan) dan diwajibkan didata dan masing-masing diisolasi. Isolasi mandiri dan diawasi perangkat setempat RT atau RW. Kalau dinkes kalau ada kasus," tutur Kadishub Jabar.

Untuk mengantisipasi pemudik yang nekat pulang kampung, ungkap Heri, Dishub Jabar dan jajaran juga berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO). Di Jawa Barat, terdapat 50-60 PO yang melayani angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan jumlah armada mencapai ribuan unit.

"Dari dulu sudah (koordinasi). Maret lalu sudah dikumpulkan. Mereka komit (untuk mengantisipasi pemudik dan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19)," ungkap dia.

Sejauh ini, tandas Heri, pihaknya mendata 300 ribu lebih warga Jabar yang mudik secara dini. "Data mereka sudah dicatat dan menjalani karantina mandiri," pungkas Heri.

Sementara itu, dua peka terakhir sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), jumlah pemudik yang masuk ke Kota Bandung melalui Terminal Leuwipanjang menurun drastis.


Staf TU Terminal Leuwipanjang Rochmat mengatakan, jumlah penumpang berkisar puluhan orang. Berbeda dari hari biasa yang bisa mencapai ratusan orang. Namun mereka sebagian besar bukan pemudik melainkan orang yang bekerja di Jabodetabek atau Bandung sehingga kembali setiap pekan.

"Pekan lalu, penumpang yang datang dari Jabodetabek 66 orang. Jumlah penumpang yanc datang ada penurunan," kata Rohmat, Jumat (10/4/2020).

Kedatangan dari Jakarta, ujar Rochmat, berasal dari empat terminal, antara lain Kalideres, Tanjung Priok, Lebak Bulus, dan Kampung Rambutan. Dibanding kedatangan, angka keberangkatan penumpang menuju Jakarta pada Rabu (8/4/2020) dan Kamis (9/4/2020) justru meningkat sekitar 30 penumpang.

Rochmat pun memastikan, petugas telah menerapkan protokol kesehatan di terminal dan armada bus sesuai anjuran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencegah penyebaran virus Corona seperti dengan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap penumpang yang datang maupun berangkat.

Penumpang diimbau jaga kebersihan dan jaga jarak. Jumlah penumpang di setiap bus juga dikurangi dari kapasitas 41 orang dikurangi menjadi maksimal 12 penumpang.

"Pemeriksaan suhu tubuh penumpang dilakukan di pintu masuk bus. Penumpang yang datang (ke terminal) juga atang diperiksa," ungkap dia.