Pemkot Palopo Ikut Rakornas Percepatan Penanganan Stunting
Senin, 23 Agustus 2021 - 18:04 WIB
loading...
Pemkot Palopo mengikuti rakornas secara virtual terkait percepatan penanganan dan penurunan stunting di Indonesia, Senin, (23/8) siang. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) secara virtual terkait percepatan penanganan dan penurunan stunting di Indonesia, Senin (23/8) siang.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen para pemerintah daerah dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting .
Baca juga:PUPR Palopo Anggarkan Rp11 Miliar Pembangunan Kantor DPRD
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden ini dihadiri 154 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sebagai daerah yang akan menjadi lokasi prioritas penurunan stunting di tahun 2022, termasuk Kota Palopo.
Terkait tujuan kegiatan, yakni percepatan penurunan stunting , peserta diberikan pembekalan oleh pemateri kiat-kiat dalam upaya penanganan bayi kurang gizi bahkan gizi buruk di Indonesia.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palopo, Baso Sulaiman yang turut ikut dalam kegiatan ini menyampaikan pentingnya kegiatan ini, di mana persoalan stunting harus menjadi perhatian.
"Seperti pesan Wali Kota Palopo, stunting harus ditangani bersama secara lintas sektor. Olehnya itu tadi yang ikut kegiatan selain saya, juga diikuti oleh Dinas DPPKB, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, karena begitu pentingnya kegiatan ini," katanya.
Baca juga:Coaching IGA Kota Palopo, Balitbangda Dorong OPD Berinovasi
"Peserta yang telah terdaftar sebanyak 2.600, yang terdiri dari kementerian, kelembagaan, 34 provinsi, bupati dan wali kota dari 150 daerah yang menjadi prioritas penanganan di 2022," lanjut Baso Sulaiman.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Kota Palopo, Taufiq menambahkan, angka stunting di Kota Palopo tahun 2020 sebanyak 691 anak atau sekitar 5,65%.
"Angka ini memang perlu ditekan dan tentunya butuh keseriusan sejumlah pihak atau harus dilakukan secara bersama, lintas OPD," katanya.
Dinas Kesehatan sendiri, sebagai OPD yang paling bertanggungjawab soal kesehatan, telah menjalankan sejumlah program sesuai instruksi pemerintah pusat dan Wali Kota Palopo.
Baca juga:Pemkot Palopo Bagikan Beras ke Warga di Masa Penerapan PPKM
"Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, pemeriksaan ibu hamil dan penanganan bumil kekurangan energi kronis, itu di antaranya yang telah dijalankan," sebut Taufiq.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita, penanganan balita gizi kurang dan stanting dengan pemberian bahan makanan tambahan baik lokal maupun pabrikan serta edukasi ke keluarga yang berisiko.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen para pemerintah daerah dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting .
Baca juga:PUPR Palopo Anggarkan Rp11 Miliar Pembangunan Kantor DPRD
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden ini dihadiri 154 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sebagai daerah yang akan menjadi lokasi prioritas penurunan stunting di tahun 2022, termasuk Kota Palopo.
Terkait tujuan kegiatan, yakni percepatan penurunan stunting , peserta diberikan pembekalan oleh pemateri kiat-kiat dalam upaya penanganan bayi kurang gizi bahkan gizi buruk di Indonesia.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palopo, Baso Sulaiman yang turut ikut dalam kegiatan ini menyampaikan pentingnya kegiatan ini, di mana persoalan stunting harus menjadi perhatian.
"Seperti pesan Wali Kota Palopo, stunting harus ditangani bersama secara lintas sektor. Olehnya itu tadi yang ikut kegiatan selain saya, juga diikuti oleh Dinas DPPKB, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, karena begitu pentingnya kegiatan ini," katanya.
Baca juga:Coaching IGA Kota Palopo, Balitbangda Dorong OPD Berinovasi
"Peserta yang telah terdaftar sebanyak 2.600, yang terdiri dari kementerian, kelembagaan, 34 provinsi, bupati dan wali kota dari 150 daerah yang menjadi prioritas penanganan di 2022," lanjut Baso Sulaiman.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Kota Palopo, Taufiq menambahkan, angka stunting di Kota Palopo tahun 2020 sebanyak 691 anak atau sekitar 5,65%.
"Angka ini memang perlu ditekan dan tentunya butuh keseriusan sejumlah pihak atau harus dilakukan secara bersama, lintas OPD," katanya.
Dinas Kesehatan sendiri, sebagai OPD yang paling bertanggungjawab soal kesehatan, telah menjalankan sejumlah program sesuai instruksi pemerintah pusat dan Wali Kota Palopo.
Baca juga:Pemkot Palopo Bagikan Beras ke Warga di Masa Penerapan PPKM
"Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, pemeriksaan ibu hamil dan penanganan bumil kekurangan energi kronis, itu di antaranya yang telah dijalankan," sebut Taufiq.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita, penanganan balita gizi kurang dan stanting dengan pemberian bahan makanan tambahan baik lokal maupun pabrikan serta edukasi ke keluarga yang berisiko.
(luq)
Lihat Juga :
