Soroti Tambang Ilegal, Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Maros
Kamis, 19 Agustus 2021 - 18:27 WIB
loading...
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Maros menyoroti sejumlah hal, termasuk tambang ilegal yang marak. Foto: Sindonews/Najmi Limonu
A
A
A
MAROS - Puluhan Mahasiswa yang mengatas namakan diri Gerakan Aliansi Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Maros, Kamis (19/08/2021).
Mereka menyoroti pemerintah yang dinilai gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu lokal yang terjadi di Maros, mulai dari persoalan dugaan korupsi hingga tudingan banyaknya praktik pertambangan ilegal di sejumlah kecamatan.
Baca Juga: Tambang Ilegal Dinilai Turut Memperparah Kerusakan Lingkungan
Penanggung Jawab Aksi, Ilham mengatakan, banyak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Marusu yang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Belum lagi banyak persoalan sampah di Marusu yang saat ini menurut mereka tidak terurus dengan baik.
“Kami meminta agar Pemerintah mau transparan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap pengambilan kebijakan. Agar pemberian izin perusahaan di Marusu ini bisa betul-betul terkontrol dan tidak merugikan masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Mahasiswa juga menyoroti maraknya kasus penambangan liar di sejumlah kecamatan di Maros. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten harus berani bertindak tegas kepada para penambang liar yang merusak lingkungan.
“Kasus terbaru itu ada di Leang-leang, di mana masyarakat resah dengan keberadaan tambang. Kami minta Pemerintah Kabupaten bertindak tegas kepada para penambang ilegal ini. Kami tidak mau melihat Maros ini menjadi ladang tambang liar,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Maros, Haeria Rahma yang memimpin penerimaan aspirasi itu mengatakan, pihaknya akan segera mengirim aspirasi mahasiswa itu Pemerintah Pusat. Untuk isu lokal, DPRD berjanji akan memanggil pihak terkait untuk membahasnya.
Baca Juga: Masih Banyak Tambang Ilegal di Kalsel yang Beroperasi
“Terus untuk selanjutnya RDP akan kita agendakan untuk membahas tuntutan terkait isu lokal di Maros ini,” kata Haeriah.
Mereka menyoroti pemerintah yang dinilai gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu lokal yang terjadi di Maros, mulai dari persoalan dugaan korupsi hingga tudingan banyaknya praktik pertambangan ilegal di sejumlah kecamatan.
Baca Juga: Tambang Ilegal Dinilai Turut Memperparah Kerusakan Lingkungan
Penanggung Jawab Aksi, Ilham mengatakan, banyak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Marusu yang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Belum lagi banyak persoalan sampah di Marusu yang saat ini menurut mereka tidak terurus dengan baik.
“Kami meminta agar Pemerintah mau transparan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap pengambilan kebijakan. Agar pemberian izin perusahaan di Marusu ini bisa betul-betul terkontrol dan tidak merugikan masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Mahasiswa juga menyoroti maraknya kasus penambangan liar di sejumlah kecamatan di Maros. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten harus berani bertindak tegas kepada para penambang liar yang merusak lingkungan.
“Kasus terbaru itu ada di Leang-leang, di mana masyarakat resah dengan keberadaan tambang. Kami minta Pemerintah Kabupaten bertindak tegas kepada para penambang ilegal ini. Kami tidak mau melihat Maros ini menjadi ladang tambang liar,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Maros, Haeria Rahma yang memimpin penerimaan aspirasi itu mengatakan, pihaknya akan segera mengirim aspirasi mahasiswa itu Pemerintah Pusat. Untuk isu lokal, DPRD berjanji akan memanggil pihak terkait untuk membahasnya.
Baca Juga: Masih Banyak Tambang Ilegal di Kalsel yang Beroperasi
“Terus untuk selanjutnya RDP akan kita agendakan untuk membahas tuntutan terkait isu lokal di Maros ini,” kata Haeriah.
(agn)
Lihat Juga :
