Taufik Diperiksa KPK, Wagub DKI: Insyaallah Semua Nggak Ada Masalah
Rabu, 11 Agustus 2021 - 01:01 WIB
loading...
A
A
A
Dalam pengadaan tanah di Munjul ini, kata Taufik, Badan Anggaran (banggar) DRPD DKI Jakarta tidak menaruh curiga. Taufik menjelaskan penyertaan modal daerah (PMD) sebelum ke DPRD harus melewati tim penilaian.
"Enggak, enggak (curiga). Karena sesuai usulan. Kalo Banggar kan sesuai usulan. Kan PMD itu begini, sebelum diusulkan ke DPRD sudah dimatangkan tim penilai," kata Taufik.
Taufik juga tak menampik anggaran triliunan rupiah yang ditemukan KPK. Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyebut pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp800 miliar.
Anggaran itu merupakan PMD dari Pemprov kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang diduga ada praktik korupsi didalamnya.
"Iya ada, anggarannya ada. Kan Banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing," kata Taufik.
"Enggak, enggak (curiga). Karena sesuai usulan. Kalo Banggar kan sesuai usulan. Kan PMD itu begini, sebelum diusulkan ke DPRD sudah dimatangkan tim penilai," kata Taufik.
Taufik juga tak menampik anggaran triliunan rupiah yang ditemukan KPK. Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyebut pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp800 miliar.
Anggaran itu merupakan PMD dari Pemprov kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang diduga ada praktik korupsi didalamnya.
"Iya ada, anggarannya ada. Kan Banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing," kata Taufik.
(wib)
Lihat Juga :
