Kades di Jateng Diminta Bantu Warga yang Belum Dapat Bantuan Tunai
loading...
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto. Foto/IST
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta semua kepala desa (kades) untuk memaksimalkan bantuan langsung tunai Dana Desa (DD) untuk warga kurang mampu. Ini guna membantu warga terdampak pandemi COVID-19 yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Jateng Masih Jauh dari Target, Kenapa?
Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
"Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD," jelasnya.
Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen bansos berasal dari kementrian sosial.
Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Jateng Masih Jauh dari Target, Kenapa?
Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
"Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD," jelasnya.
Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen bansos berasal dari kementrian sosial.
Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen
(msd)
Lihat Juga :
