Digugat Pencemaran Limbah Beracun, PT CPI Mangkir Sidang
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:52 WIB
loading...
PT Chevron Pacific Indonesia dan SKK Migas mengakir dalam sidang gugatan terkait pencemaran limbah beracun di berbagai tempat di Riau Pihak LPPHI menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat. Foto SINDOnews
A
A
A
PAKANBARU - PT Chevron Pacific Indonesia dan SKK Migas mengakir dalam sidang gugatan terkait pencemaran limbah beracun di berbagai tempat di Riau. Pihak Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat I dan tergugat II.
Salah satu kuasa hukum pihak LPPHI Perianto Agus Pardosi mengatakan, pihaknya menyayangkan tergugat I dan tergugat II tidak hadir pada persidangan perdana tersebut. "Meski demikian kita tetap hargai itu hak mereka dan tentunya masyarakat bisa menilai apa yang terjadi di persidangan," ungkap Perianto Agus Pardosi Rabu (28/7/2021).
Dia berharap agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyidangkan perkara ini tetap tegas, sesuai hukum. Walau nantinya para tergugat tidak hadir kembali. Baca juga: Ratusan Kontainer Beracun Mangkrak di Priok, Kerugian Capai Ratusan Miliar
"Jika para pihak tiga kali dipanggil dan tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran mereka atau dikenal dengan istilah verstek. Putusan bisa dijatuhkan karena dianggap pihak tersebut tidak hadir dan tidak menggunakan haknya sebagai tergugat," tambah Supriadi Bone anggota Tim Hukum LPPHI lainnya.
Sementara itu terpisah, Ketua Umum LPPHI Rafik menyatakan, pihaknya menyayangkan tidak hadirnya PT CPI dan SKK Migas dalam persidangan pertama Gugatan Perdata Lingkungan Hidup LPPHI itu.
"Kami tentunya berharap semua pihak bisa tetap menghargai institusi pengadilan sebagai harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama sekali dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup berupa limbah minyak di Blok Rokan," ungkap Rafik.
Dengan ketidakhadiran tergugat I dan II Hakim yang menyidangkan kasus ini, Dahlan, Tommy Manik serta Zefri Mayeldo Harahap sepakat akan melanjutkan sidang pada 4 Agustus 2021. Baca juga: Capai 27 Tahun PPLI Berkiprah, Raih 21 CSR Awards hingga Zero Accident
Sementara Humas PT CPI, Rinta yang dikonfirmasi terkait ketidakhadiran perusahaan minyak dan gas di Riau mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban terkait ini. "Nanti akan (kami sampaikan) hak jawab kami," kata Rinta.
Pihak LPPHI menggungat atas aduan 297 laporan terkait limbah berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi mMinyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. Daerah itu meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.
Pihak LPPHI menilai akibat limbah, sejumlan lahan warga tercemar limbah minyak perusahaan. Selain CPI dan SKK Migas, mereka juga menggugat Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerikan LHK.
Salah satu kuasa hukum pihak LPPHI Perianto Agus Pardosi mengatakan, pihaknya menyayangkan tergugat I dan tergugat II tidak hadir pada persidangan perdana tersebut. "Meski demikian kita tetap hargai itu hak mereka dan tentunya masyarakat bisa menilai apa yang terjadi di persidangan," ungkap Perianto Agus Pardosi Rabu (28/7/2021).
Dia berharap agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyidangkan perkara ini tetap tegas, sesuai hukum. Walau nantinya para tergugat tidak hadir kembali. Baca juga: Ratusan Kontainer Beracun Mangkrak di Priok, Kerugian Capai Ratusan Miliar
"Jika para pihak tiga kali dipanggil dan tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran mereka atau dikenal dengan istilah verstek. Putusan bisa dijatuhkan karena dianggap pihak tersebut tidak hadir dan tidak menggunakan haknya sebagai tergugat," tambah Supriadi Bone anggota Tim Hukum LPPHI lainnya.
Sementara itu terpisah, Ketua Umum LPPHI Rafik menyatakan, pihaknya menyayangkan tidak hadirnya PT CPI dan SKK Migas dalam persidangan pertama Gugatan Perdata Lingkungan Hidup LPPHI itu.
"Kami tentunya berharap semua pihak bisa tetap menghargai institusi pengadilan sebagai harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama sekali dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup berupa limbah minyak di Blok Rokan," ungkap Rafik.
Dengan ketidakhadiran tergugat I dan II Hakim yang menyidangkan kasus ini, Dahlan, Tommy Manik serta Zefri Mayeldo Harahap sepakat akan melanjutkan sidang pada 4 Agustus 2021. Baca juga: Capai 27 Tahun PPLI Berkiprah, Raih 21 CSR Awards hingga Zero Accident
Sementara Humas PT CPI, Rinta yang dikonfirmasi terkait ketidakhadiran perusahaan minyak dan gas di Riau mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban terkait ini. "Nanti akan (kami sampaikan) hak jawab kami," kata Rinta.
Pihak LPPHI menggungat atas aduan 297 laporan terkait limbah berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi mMinyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. Daerah itu meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.
Pihak LPPHI menilai akibat limbah, sejumlan lahan warga tercemar limbah minyak perusahaan. Selain CPI dan SKK Migas, mereka juga menggugat Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerikan LHK.
(don)
Lihat Juga :
