DPRD Dorong Pemprov DKI Percepat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai PPKM Darurat
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani angkat bicara soal Bantuan Sosial Tunai (BST) yang pembagiannya belum merata kepada warga Jakarta.
"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya sudah 14 hari pasca pemberlakuan PPKM Darurat, masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI," ujar Zita kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).
Menurut politikus PAN itu, masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Sebab banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat dampak dari Pandemi Covid-19, ditambah lagi saat ini PPKM Darurat.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar terdampak Pandemi Covid-19, dan 700.000 KK sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.soal. Karena tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya," ungkap Zita.
Zita berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai dengan situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," tutupnya.
"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya sudah 14 hari pasca pemberlakuan PPKM Darurat, masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI," ujar Zita kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).
Menurut politikus PAN itu, masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Sebab banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat dampak dari Pandemi Covid-19, ditambah lagi saat ini PPKM Darurat.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar terdampak Pandemi Covid-19, dan 700.000 KK sisanya akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.soal. Karena tidak semua daerah sanggup menyiapkan BST untuk masyarakatnya," ungkap Zita.
Zita berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai dengan situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," tutupnya.
(thm)
Lihat Juga :
