Lukas Enembe Tunjuk Yunus Wonda Jadi Cawagub, Ini Reaksi Internal Demokrat Papua

JAYAPURA - Pengusulan satu nama hasil rapat pleno Partai Demokrat Papua untuk bertarung memperebutkan kursi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua dikhawatirkan menimbulkan gejolak internal.

Baca juga: Papua Memanas, Gubernur Lukas Enembe Copot Sekda Dance Flassy

Dari 6 nama yang disodorkan, kini telah mengerucut menjadi satu nama, yakni Legislator Yunus Wonda yang telah ditunjuk sebagai Cawagub oleh Ketua DPD Demokrat Papua sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe .

Baca juga: Soal Pendamping Gubernur Lukas Enembe, Golkar Papua Masih Bungkam

Sebelumnya, 6 nama yang diajukan yakni Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak; Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar; Bupati Waropen, Yeremias Bisay; Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni; dan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo.

Kader Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah, Berius Kogoya meminta kelompok-kelompok yang ingin menganulir apa yang sudah diputuskan oleh Lukas Enembe selaku Ketua DPD Partai Demokrat Papua agar tidak membuat gaduh.

"Apa yang sudah diputuskan itu legal dan resmi. Bahkan internal Partai Demokrat sudah melakukan pleno untuk putuskan siapa kandidat Wagub," ujar Berius, Jumat (16/7/2021).

Oleh karena itu, dirinya meminta semua kader paham akan apa yang sudah diputuskan, tanpa harus mempermasalahkan.

"Kalau ada yang mau menganulir, itu berarti keputusan pribadi, sebab internal DPD Partai Demokrat tidak ada masalah. Jadi jika ada penolakan atau bahkan mengatakan tidak sah, maka itu keputusan pribadi bukan partai. Tidak usah kita lagi membuat satu kegaduhan di Papua terkait penentuan kandidat Wagub, sebab masih banyak masalah yang lebih urgent," tuturnya

Sementara Frangklin Wahey yang tergabung dalam Forum Pemuda Papuda dan Nusantara menilai keputusan Lukas Enembe sudah tepat dalam memilih calon pendamping.

"Kami kami minta kader Demokrat yang sudah mendapat jabatan yang istimewa di Papua, hargai keputusan Gubernur Enembe," kata Franklin E Wahe.

Dia berharap, Partai Demokrat, khususnya para kader yang tidak terpilih bisa memberi contoh teladan kepada partai koalisi lain, dengan tidak membuat gerakan tambahan.

"Apa yang sudah menjadi pilihan Gubernur sudah melewati mekanisme Partai Demokrat. Jadi kami minta kelompok-kelompok yang mengatasnamakan barisan militan Demokrat tidak memprotes apa yang sudah menjadi keputusan sah dan final," tegasnya.