Polres Pastikan Tetap Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran RSUD Bulukumba
Kamis, 15 Juli 2021 - 10:29 WIB
loading...
Tipikor Polres Bulukumba memastikan akan terus melakukan pengusutan atas dugaan penyalagunaan anggaran makan minum RSUD Sulthan Dg Radja. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BULUKUMBA - Tim peniyidk unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba memastikan akan terus melakukan pengusutan atas dugaan penyalagunaan anggaran makan minum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja .
Meski pihak RSUD Sulthan Dg Radja telah melakukan pengembalian anggaran sebesar Rp40 juta dari total anggaran sebesar Rp120 juta dari temuan Inspektorat Bulukumba, proses hukum akan tetap dilanjutkan.
Praktisi Hukum Bulukumba, Andi Baso Rikardi, menilai jika adanya pengembalian yang dilakukan pihak manajemen RSUD Bulukumba merupakan indikasi jika telah terjadi pelanggaran sehingga pengembalian anggaran dilakukan.
"Itu kan sudah indikasi jika manajemen melakukan pengembalian, karena tidak mungkin melakukan pengembalian jika tidak terjadi kesalahan," ujarnya, Rabu (14/7/2021).
Baca Juga: Sempat Tertunda, Bupati Bulukumba Akhirnya Terima Vaksin Covid-19
Andi Baso berharap agar pihak penegak hukum bisa lebih profesional dan tidak menggugurkan proses hukum meski pihak manajemen telah melakukan pengembalian anggaran yang menjadi temuan.
"Seharusnya tidak menggugurkan proses hukum karena jika pengembalian menjadi dasar proses hukum dihentikan. Itukan bisa saja menjadi hal berulang, jika jadi temuan sisa melakukan pengembalian," jelasnya.
Selain itu, alumni Hukum Unhas mendorong tim penyidik untuk lebih terbuka. Dimana setiap orang karena jabatannya melakukan maladministrasi jangan selalu dianggap sebagai bagian dalam ranah hukum administrasi.
"Karena bisa saja menjadi tindak pidana korupsi ketika kita merujuk pada 2 dasar syarat utama dipenuhinya tindak pidana. Yaitu actus reus (lahirnya perbuatan yg terlarang ) dan juga mens rea (sikap batin yg tercela)," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali, mengaku bakal berkoordinasi dengan Inspektorat. Dimana dari hasil audit Inspektorat ditemukan adanya indikasi melanggar hukum.
Baca Juga: Jembatan Darurat di Desa Tamaona Bulukumba Bakal Dibangun
"Sudah diaudit dengan Inspektorat dan Rabu rencana kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat kembali," terangnya, Selasa (6/7/2021).
Meski dengan demikian, Ali mengaku belum ingin berkomentar terlaly jauh terkait apakah ada indikasi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran makan minum tersebut.
"Kita ingin berkoordinasi dulu dengan Inspektorat, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," ujarnya.
Terkait pemeriksaan sejumlah pihak manajemen RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba. Ali mengaku hanya sebagai langkah awal untuk dilakukan klarifikasi.
"Sebelumnya telah berproses di Inspektorat. Jadi kami hanya melakukan Interogasi awal saja, kita sementara koordinasi juga dengan pihak Inspektorat karena sementara di proses juga," tambahnya.
Baca Juga: Polres Bulukumba Ungkap 3 Kasus Kejahatan, 13 Pelaku Diamankan
Meski pihak RSUD Sulthan Dg Radja telah melakukan pengembalian anggaran sebesar Rp40 juta dari total anggaran sebesar Rp120 juta dari temuan Inspektorat Bulukumba, proses hukum akan tetap dilanjutkan.
Praktisi Hukum Bulukumba, Andi Baso Rikardi, menilai jika adanya pengembalian yang dilakukan pihak manajemen RSUD Bulukumba merupakan indikasi jika telah terjadi pelanggaran sehingga pengembalian anggaran dilakukan.
"Itu kan sudah indikasi jika manajemen melakukan pengembalian, karena tidak mungkin melakukan pengembalian jika tidak terjadi kesalahan," ujarnya, Rabu (14/7/2021).
Baca Juga: Sempat Tertunda, Bupati Bulukumba Akhirnya Terima Vaksin Covid-19
Andi Baso berharap agar pihak penegak hukum bisa lebih profesional dan tidak menggugurkan proses hukum meski pihak manajemen telah melakukan pengembalian anggaran yang menjadi temuan.
"Seharusnya tidak menggugurkan proses hukum karena jika pengembalian menjadi dasar proses hukum dihentikan. Itukan bisa saja menjadi hal berulang, jika jadi temuan sisa melakukan pengembalian," jelasnya.
Selain itu, alumni Hukum Unhas mendorong tim penyidik untuk lebih terbuka. Dimana setiap orang karena jabatannya melakukan maladministrasi jangan selalu dianggap sebagai bagian dalam ranah hukum administrasi.
"Karena bisa saja menjadi tindak pidana korupsi ketika kita merujuk pada 2 dasar syarat utama dipenuhinya tindak pidana. Yaitu actus reus (lahirnya perbuatan yg terlarang ) dan juga mens rea (sikap batin yg tercela)," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali, mengaku bakal berkoordinasi dengan Inspektorat. Dimana dari hasil audit Inspektorat ditemukan adanya indikasi melanggar hukum.
Baca Juga: Jembatan Darurat di Desa Tamaona Bulukumba Bakal Dibangun
"Sudah diaudit dengan Inspektorat dan Rabu rencana kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat kembali," terangnya, Selasa (6/7/2021).
Meski dengan demikian, Ali mengaku belum ingin berkomentar terlaly jauh terkait apakah ada indikasi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran makan minum tersebut.
"Kita ingin berkoordinasi dulu dengan Inspektorat, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," ujarnya.
Terkait pemeriksaan sejumlah pihak manajemen RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba. Ali mengaku hanya sebagai langkah awal untuk dilakukan klarifikasi.
"Sebelumnya telah berproses di Inspektorat. Jadi kami hanya melakukan Interogasi awal saja, kita sementara koordinasi juga dengan pihak Inspektorat karena sementara di proses juga," tambahnya.
Baca Juga: Polres Bulukumba Ungkap 3 Kasus Kejahatan, 13 Pelaku Diamankan
(agn)
Lihat Juga :
