Cabup Yalimo Erdi Dabi yang Didiskualifikasi MK Lepas Status Terpidana, Ungkap Kejanggalan Penahanan Dirinya
loading...
Cabup Yalimo Erdi Dabi yang Didiskualifikasi MK di Pilkada memberikan keterangan saat melepas status terpidana. Foto: iNews/Omega Batkorumbawa
A
A
A
JAYAPURA - Calon Bupati Yalimo yang telah didiskualifikasi Mahkama Konstitusi , Erdi Dabi secara resmi telah melepas status terpidana , menyusul dikeluarkannya surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura , nomor : W30.E.PK.01.05.10-36 tertanggal 6 Juli 2021.
“Secara resmi saya sampaikan bahwa terhitung surat Bapas diterbitkan, maka saya telah mengakhiri masa bimbingan saya sebagai terpidana dalam kasus lakalantas September lalu,” kata Erdi Dabi, Kamis, (8/7/2021) malam.
Pada kesempatan yang sama, Erdi Dabi sekaligus mengklarifikasi bahwa vonis hakim atas kasus yang dialaminya hanya 4 (bulan) dan masa tahanan tersebut telah dijalaninya.
“Jika sebelumnya ada isu yang mengatakan saya di vonis 12 tahun, 5 tahun atau 7 tahun itu tidak benar. Saya sudah menjalani masa tahanan dan saat ini sudah dinyatakan bebas atau tidak terkait lagi dengan status hukum apapun dengan lembaga terkait,” tegasnya.
Meski telah menjalani masa tahanan dan dinyatakan bebas oleh lembaga berwenang, Erdi Dabi mengaku ada kejanggalan atas proses penahanan terhadap dirinya, yang menurutnya tidak sesuai mekanisme.
Erdi mengaku, pemberitahuan hanya dilakukan lewat lisan dan selanjutnya dirinya langsung di giring ke Lapas Abepura, tanpa memperlihatkan surat dari Mendagri.
“Proses eksekusi saya saat itu banyak kejanggalan, saya diminta turun ke Jayapura dan langsung dibawa ke Lapas, dimana pihak yang melakukan eksekusi tidak menunjukkan surat ijin dari Mendagri, apalagi saya masih berstatus Wakil Bupati,” katanya.
Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, meski penahanan tidak dilakukan secara prosedural, ia tetap menjalaninya. “Saya tetap menjalani itu, saya tahu saya salah meski prosesnya tidak sesuai yang semestinya,” kata Erdi.
Terlepas dari semua itu, dia belum bisa menyampaikan hal terperinci terkait dengan putusan MK hasil PSU yang mendiskualifikasinya termasuk membatalkan putusan KPU terkait penetapannya sebagai Calon Bupati Terpilih Yalimo.
“Soal situasi pascaputusan MK PSU saya juga sampaikan mohon maaf, perlu diketahui kejadian di Yalimo terjadi secara spontanitas dan saya sampaikan di Elelim itu bukan hanya pendukung Erjhon tapi ada juga pendukung paslon lainnya, sehingga saya berharap aparat keamanan dapat lebih cermat melihat kejadian itu,” bebernya.
“Secara resmi saya sampaikan bahwa terhitung surat Bapas diterbitkan, maka saya telah mengakhiri masa bimbingan saya sebagai terpidana dalam kasus lakalantas September lalu,” kata Erdi Dabi, Kamis, (8/7/2021) malam.
Pada kesempatan yang sama, Erdi Dabi sekaligus mengklarifikasi bahwa vonis hakim atas kasus yang dialaminya hanya 4 (bulan) dan masa tahanan tersebut telah dijalaninya.
“Jika sebelumnya ada isu yang mengatakan saya di vonis 12 tahun, 5 tahun atau 7 tahun itu tidak benar. Saya sudah menjalani masa tahanan dan saat ini sudah dinyatakan bebas atau tidak terkait lagi dengan status hukum apapun dengan lembaga terkait,” tegasnya.
Meski telah menjalani masa tahanan dan dinyatakan bebas oleh lembaga berwenang, Erdi Dabi mengaku ada kejanggalan atas proses penahanan terhadap dirinya, yang menurutnya tidak sesuai mekanisme.
Erdi mengaku, pemberitahuan hanya dilakukan lewat lisan dan selanjutnya dirinya langsung di giring ke Lapas Abepura, tanpa memperlihatkan surat dari Mendagri.
“Proses eksekusi saya saat itu banyak kejanggalan, saya diminta turun ke Jayapura dan langsung dibawa ke Lapas, dimana pihak yang melakukan eksekusi tidak menunjukkan surat ijin dari Mendagri, apalagi saya masih berstatus Wakil Bupati,” katanya.
Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, meski penahanan tidak dilakukan secara prosedural, ia tetap menjalaninya. “Saya tetap menjalani itu, saya tahu saya salah meski prosesnya tidak sesuai yang semestinya,” kata Erdi.
Terlepas dari semua itu, dia belum bisa menyampaikan hal terperinci terkait dengan putusan MK hasil PSU yang mendiskualifikasinya termasuk membatalkan putusan KPU terkait penetapannya sebagai Calon Bupati Terpilih Yalimo.
“Soal situasi pascaputusan MK PSU saya juga sampaikan mohon maaf, perlu diketahui kejadian di Yalimo terjadi secara spontanitas dan saya sampaikan di Elelim itu bukan hanya pendukung Erjhon tapi ada juga pendukung paslon lainnya, sehingga saya berharap aparat keamanan dapat lebih cermat melihat kejadian itu,” bebernya.
(nic)
Lihat Juga :
