Sekjen Kagama: Desentralisasi Harus Semarakan Demokrasi dan Tumbuhkan Ekonomi Daerah
Sabtu, 26 Juni 2021 - 17:39 WIB
loading...
Sekjen PP KAGAMA Ari Dwipayana. (Ist)
A
A
A
JAKARTA - Penguatan desentralisasi harus memiliki korelasi positif pada kesemarakkan demokrasi dan menumbuhkan ekonomi daerah . Hal itu ditegaskan Ari Dwipayana, Sekjen PP Kagama, dalam pidato kunci bedah Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi. Buku tersebut, merupakan karya Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Sabtu (26/6/2021).
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI, memberikan apresiasi pada penggunaan perspektif ekonomi kelembagaan dalam melihat masalah pembangunan. Pendekatan ekonomi kelembagaan akan bisa mempertemukan ekonomi dengan aspek institusi seperti sosial, budaya, politik hingga lingkungan hidup dalam satu diskursus yang sinergis. "Perspektif ini sangat positif untuk mematangkan visi serta strategi desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, di tengah wacana pembangunan yang kerap didominasi kepentingan ego sektoral yang saling bertentangan," katanya.
Selanjutnya, Ari menyampaikan relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan dengan mengutip gagasan Presiden Jokowi yang menempatkan reformasi kelembagaan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Karena itu, dalam enam tahun terakhir Presiden Jokowi selalu menekankan pada empat pilar transformasi: percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi human capital, transformasi institusional dan transformasi industri.
"Transformasi institusional diperlukan karena pertumbuhan yang ingin dicapai, tidak semata harus cepat, tetapi harus inklusif merata dan berkeadilan. Agar bisa inklusif, kehadiran negara sangat penting dalam berbagai proses transformasi yang dilakukan," tambahnya.
Menutup paparan, Ari menyampaikan catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan diskusi bersama untuk perbaikan proses di masa yang akan datang. Catatan kritis tersebut meliputi: transformasi digerakkan dari atas memiliki sejumlah keterbatasan ketika birokrasi belum berubah dan masih bermunculan "raja-raja kecil di daerah".
Selain itu, transformasi dari atas dihadapi kendala dalam menyamakan frekuensi reform atau transformasi di tengah konteks politik yang beragam.
Ari juga menekankan pentingnya faktor leadership serta inovasi pimpinan daerah, pelembagaan inovasi dalam sistem dan tata kelola pemerintahan, serta pentingnya keterlibatan warga dan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif. Baca: Tangis Pecah di Pematangsiantar, Pemotor Tabrak Lubang Jalan Tewas Digilas Toronton.
Ari juga menyarankan agar best practices, contoh-contoh pengalaman menarik pemerintah daerah dalam memanfaatkan kelembagaan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan model desentralisasi dan capaian pertumbuhan ekonomi ditampilkan agar buku lebih menarik
Bedah buku yang diselenggarakan oleh Kagama dan UGM ini dibuka sambutan Menteri Perhubungan RI yang juga Waketum I PP Kagama, Ir. Budi Karya Sumadi, serta Rektor Universitas Gadjah Mada Prof.Ir.Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng.,IPU, ASEAN Eng. Menghadirkan empat pembahas kompeten yaitu Made Suwandi, M.Soc.SC.,Ph D, Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof. Robert A. Simanjuntak, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Dr. Sukarwo, M.S, mantan Gubernur Jawa Timur, Anggota Pertimbangan Presiden. Baca Juga: Kapolres Minahasa Tutup Usia, Polda Sulut dan Jajaran Berduka.
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI, memberikan apresiasi pada penggunaan perspektif ekonomi kelembagaan dalam melihat masalah pembangunan. Pendekatan ekonomi kelembagaan akan bisa mempertemukan ekonomi dengan aspek institusi seperti sosial, budaya, politik hingga lingkungan hidup dalam satu diskursus yang sinergis. "Perspektif ini sangat positif untuk mematangkan visi serta strategi desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, di tengah wacana pembangunan yang kerap didominasi kepentingan ego sektoral yang saling bertentangan," katanya.
Selanjutnya, Ari menyampaikan relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan dengan mengutip gagasan Presiden Jokowi yang menempatkan reformasi kelembagaan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Karena itu, dalam enam tahun terakhir Presiden Jokowi selalu menekankan pada empat pilar transformasi: percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi human capital, transformasi institusional dan transformasi industri.
"Transformasi institusional diperlukan karena pertumbuhan yang ingin dicapai, tidak semata harus cepat, tetapi harus inklusif merata dan berkeadilan. Agar bisa inklusif, kehadiran negara sangat penting dalam berbagai proses transformasi yang dilakukan," tambahnya.
Menutup paparan, Ari menyampaikan catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan diskusi bersama untuk perbaikan proses di masa yang akan datang. Catatan kritis tersebut meliputi: transformasi digerakkan dari atas memiliki sejumlah keterbatasan ketika birokrasi belum berubah dan masih bermunculan "raja-raja kecil di daerah".
Selain itu, transformasi dari atas dihadapi kendala dalam menyamakan frekuensi reform atau transformasi di tengah konteks politik yang beragam.
Ari juga menekankan pentingnya faktor leadership serta inovasi pimpinan daerah, pelembagaan inovasi dalam sistem dan tata kelola pemerintahan, serta pentingnya keterlibatan warga dan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif. Baca: Tangis Pecah di Pematangsiantar, Pemotor Tabrak Lubang Jalan Tewas Digilas Toronton.
Ari juga menyarankan agar best practices, contoh-contoh pengalaman menarik pemerintah daerah dalam memanfaatkan kelembagaan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan model desentralisasi dan capaian pertumbuhan ekonomi ditampilkan agar buku lebih menarik
Bedah buku yang diselenggarakan oleh Kagama dan UGM ini dibuka sambutan Menteri Perhubungan RI yang juga Waketum I PP Kagama, Ir. Budi Karya Sumadi, serta Rektor Universitas Gadjah Mada Prof.Ir.Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng.,IPU, ASEAN Eng. Menghadirkan empat pembahas kompeten yaitu Made Suwandi, M.Soc.SC.,Ph D, Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof. Robert A. Simanjuntak, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Dr. Sukarwo, M.S, mantan Gubernur Jawa Timur, Anggota Pertimbangan Presiden. Baca Juga: Kapolres Minahasa Tutup Usia, Polda Sulut dan Jajaran Berduka.
(nag)
Lihat Juga :
