Sekjen Kagama: Desentralisasi Harus Semarakan Demokrasi dan Tumbuhkan Ekonomi Daerah
Sabtu, 26 Juni 2021 - 17:39 WIB
loading...
Sekjen PP KAGAMA Ari Dwipayana. (Ist)
A
A
A
JAKARTA - Penguatan desentralisasi harus memiliki korelasi positif pada kesemarakkan demokrasi dan menumbuhkan ekonomi daerah . Hal itu ditegaskan Ari Dwipayana, Sekjen PP Kagama, dalam pidato kunci bedah Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi. Buku tersebut, merupakan karya Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Sabtu (26/6/2021).
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI, memberikan apresiasi pada penggunaan perspektif ekonomi kelembagaan dalam melihat masalah pembangunan. Pendekatan ekonomi kelembagaan akan bisa mempertemukan ekonomi dengan aspek institusi seperti sosial, budaya, politik hingga lingkungan hidup dalam satu diskursus yang sinergis. "Perspektif ini sangat positif untuk mematangkan visi serta strategi desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, di tengah wacana pembangunan yang kerap didominasi kepentingan ego sektoral yang saling bertentangan," katanya.
Selanjutnya, Ari menyampaikan relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan dengan mengutip gagasan Presiden Jokowi yang menempatkan reformasi kelembagaan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Karena itu, dalam enam tahun terakhir Presiden Jokowi selalu menekankan pada empat pilar transformasi: percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi human capital, transformasi institusional dan transformasi industri.
"Transformasi institusional diperlukan karena pertumbuhan yang ingin dicapai, tidak semata harus cepat, tetapi harus inklusif merata dan berkeadilan. Agar bisa inklusif, kehadiran negara sangat penting dalam berbagai proses transformasi yang dilakukan," tambahnya.
Menutup paparan, Ari menyampaikan catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan diskusi bersama untuk perbaikan proses di masa yang akan datang. Catatan kritis tersebut meliputi: transformasi digerakkan dari atas memiliki sejumlah keterbatasan ketika birokrasi belum berubah dan masih bermunculan "raja-raja kecil di daerah".
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI, memberikan apresiasi pada penggunaan perspektif ekonomi kelembagaan dalam melihat masalah pembangunan. Pendekatan ekonomi kelembagaan akan bisa mempertemukan ekonomi dengan aspek institusi seperti sosial, budaya, politik hingga lingkungan hidup dalam satu diskursus yang sinergis. "Perspektif ini sangat positif untuk mematangkan visi serta strategi desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, di tengah wacana pembangunan yang kerap didominasi kepentingan ego sektoral yang saling bertentangan," katanya.
Selanjutnya, Ari menyampaikan relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan dengan mengutip gagasan Presiden Jokowi yang menempatkan reformasi kelembagaan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Karena itu, dalam enam tahun terakhir Presiden Jokowi selalu menekankan pada empat pilar transformasi: percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi human capital, transformasi institusional dan transformasi industri.
"Transformasi institusional diperlukan karena pertumbuhan yang ingin dicapai, tidak semata harus cepat, tetapi harus inklusif merata dan berkeadilan. Agar bisa inklusif, kehadiran negara sangat penting dalam berbagai proses transformasi yang dilakukan," tambahnya.
Menutup paparan, Ari menyampaikan catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan diskusi bersama untuk perbaikan proses di masa yang akan datang. Catatan kritis tersebut meliputi: transformasi digerakkan dari atas memiliki sejumlah keterbatasan ketika birokrasi belum berubah dan masih bermunculan "raja-raja kecil di daerah".
Lihat Juga :
