Tarif Parkir Naik, DPRD DKI Khawatir Warga Pindah ke Angkutan Umum dan Terpapar COVID-19
Kamis, 24 Juni 2021 - 09:39 WIB
loading...
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjuntak mengatakan, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menaikan tarif parkir. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjuntak mengatakan, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menaikan tarif parkir . Menurut dia, solusi pertama yang dipikirkan adalah menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan menjangkau semua daerah permukiman dan tempat kerja di Jakarta.
"Rencana kebijakan menaikkan tarif parkir karena keinginan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Masalahnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik saat ini berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Data BNPB/Satgas COVID-19 tahun lalu, sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna kendaraan umum," katanya, Kamis (24/6/2021).
Selain itu, tambah Gilbert, jumlah transportasi publik juga belum memadai baik dari jumlah, frekuensi, dan jangkauan atau trayek. Integrasi antar moda (single ticket) atau dikenal dengan Jak-lingko juga jauh dari target. (Baca juga; Tarif Parkir Jakarta Naik, Pengamat: Sah-sah Aja, Biar Nggak Macet! )
"Seharusnya transportasi publik yang lebih dulu diperbaiki, bukan tarif parkir yang digunakan sebagai instrumen mendorong masyarakat menggunakannya dalam kondisi sekarang," tambahnya. (Baca juga; Bikin Pening, Parkir Dekat Transportasi Publik di DKI Akan Dipatok Rp60 Ribu per Jam )
Epidemiolog UKI itu melanjutkan, transportasi publik yang baik akan menghasilkan kualitas udara yang baik, dan kerugian karena macet akan teratasi. "Tarif parkir yang direncanakan juga terlalu mahal, mengingat sebagian besar masyarakat adalah pengguna kendaraan roda dua," tutupnya.
"Rencana kebijakan menaikkan tarif parkir karena keinginan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Masalahnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik saat ini berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Data BNPB/Satgas COVID-19 tahun lalu, sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna kendaraan umum," katanya, Kamis (24/6/2021).
Selain itu, tambah Gilbert, jumlah transportasi publik juga belum memadai baik dari jumlah, frekuensi, dan jangkauan atau trayek. Integrasi antar moda (single ticket) atau dikenal dengan Jak-lingko juga jauh dari target. (Baca juga; Tarif Parkir Jakarta Naik, Pengamat: Sah-sah Aja, Biar Nggak Macet! )
"Seharusnya transportasi publik yang lebih dulu diperbaiki, bukan tarif parkir yang digunakan sebagai instrumen mendorong masyarakat menggunakannya dalam kondisi sekarang," tambahnya. (Baca juga; Bikin Pening, Parkir Dekat Transportasi Publik di DKI Akan Dipatok Rp60 Ribu per Jam )
Epidemiolog UKI itu melanjutkan, transportasi publik yang baik akan menghasilkan kualitas udara yang baik, dan kerugian karena macet akan teratasi. "Tarif parkir yang direncanakan juga terlalu mahal, mengingat sebagian besar masyarakat adalah pengguna kendaraan roda dua," tutupnya.
(wib)
Lihat Juga :
