Jelang Berakhir, Wali Kota Pematangsiantar Tancap Gas Lelang Jabatan 11 Eselon II
Kamis, 17 Juni 2021 - 19:10 WIB
loading...
Kantor Walikota Pematangsiantar, jalan Merdeka, kecamatan Siantar Barat.(Sindonews.com/Dok)
A
A
A
PEMATANGSIANTAR - Lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pematangsiantar dipertanyakan Institute Law of Justice (ILAJ).
Pasalnya menurut Direktur ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, lelang JPTP dilakukan menjelang berakhirnya masa bakti Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah. Padahal masa tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) para kepala dinas atau badan, inspektur di masing-masing jabatan yang akan dilelang sudah lebih kurang 6 bulan. Baca juga: Hasil Job Fit Diumumkan, 3 Jabatan di Pemkot Makassar Dipastikan Lowong
"Kenapa baru sekarang Wali Kota melakukan lelang jabatan. Seharusnya dilakukan jauh hari sebelumnya, sehingga wajar dipertanyakan ada kepentingan apa lelang JPTP di lingkungan Pemkot Pematangsiantar, dilakukan jelang masa bakti Wali Kota Hefriansyah berakhir," ujar Fawer.
Dia menambahkan informasi yang diperoleh pihaknya, pelaksanaan lelang jabatan JPTP dilakukan pasca keluarnya surat dari Kemendagri terkait permintaan kepada Gubernus Sumatera Utara untuk memberhentikan jabatan Wali Kota Pematangsiantar dan memproses pelantikan wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada 2020.
Indikasi adanya kepentingan kata Fawer semakin kuat, karena proses lelang jabatan dilakukan tidak sampai 1 bulan dibuka pendaftaran tanggal 16 Juni 2021 dan penetapan hasil seleksi tanggal 7 Juli 2021. "Terkesan dilakukan terburu-buru. Padahal jabatan yang dilelang sudah lama lowong," sebut Sihite.
Dia berharap DPRD Pematangsiantar, mengawasi ketat pelaksanaan lelang JPTP sehingga tidak bernuansa ada kepentingan pihak tertentu dan sarat KKN. Baca juga: Rebutan Kursi Sekda Bandung Makin Sengit, Pakar Bilang Begini
Sebaiknya, kata Fawer, pengisian jabatan Eselon II yang kosong, biarlah dilakukan Wali Kota Pematangsiantar yang baru untuk menghindari adanya persepsi negatif terhadap kebijakan yang dibuat Wali Kota Hefriansyah jelang jabatannya berakhir.
Anggota DPRD Fraksi PDIP Pematangsiantar, Ferry SP Sinamo dihubungi terpisah juga berharap lelang jabatan dilakukan transparan dan bebas KKN, tidak bernuansa kepentingan dan tujuannya murni untuk kepentingan optimalisas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Pematangsiantar, Heryanto Siddik sebelumnya menyebutkan Pemkot Pematangsiantar, telah membentuk panitia seleksi (Pansel) dan selaku ketua panitia seleksi terbuka JPTP dipercayakan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprovsu M. Fitriyus.
Dia menambahkan JPTP yang akan diisi melalui lelang jabata atau seleksi itu terdiri dari Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako, Inspektur Daerah, Kadis Pendidikan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kadis Komunikasi dan Informatika, Kadis Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Kaban Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kaban Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Kaban Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pasalnya menurut Direktur ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, lelang JPTP dilakukan menjelang berakhirnya masa bakti Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah. Padahal masa tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) para kepala dinas atau badan, inspektur di masing-masing jabatan yang akan dilelang sudah lebih kurang 6 bulan. Baca juga: Hasil Job Fit Diumumkan, 3 Jabatan di Pemkot Makassar Dipastikan Lowong
"Kenapa baru sekarang Wali Kota melakukan lelang jabatan. Seharusnya dilakukan jauh hari sebelumnya, sehingga wajar dipertanyakan ada kepentingan apa lelang JPTP di lingkungan Pemkot Pematangsiantar, dilakukan jelang masa bakti Wali Kota Hefriansyah berakhir," ujar Fawer.
Dia menambahkan informasi yang diperoleh pihaknya, pelaksanaan lelang jabatan JPTP dilakukan pasca keluarnya surat dari Kemendagri terkait permintaan kepada Gubernus Sumatera Utara untuk memberhentikan jabatan Wali Kota Pematangsiantar dan memproses pelantikan wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada 2020.
Indikasi adanya kepentingan kata Fawer semakin kuat, karena proses lelang jabatan dilakukan tidak sampai 1 bulan dibuka pendaftaran tanggal 16 Juni 2021 dan penetapan hasil seleksi tanggal 7 Juli 2021. "Terkesan dilakukan terburu-buru. Padahal jabatan yang dilelang sudah lama lowong," sebut Sihite.
Dia berharap DPRD Pematangsiantar, mengawasi ketat pelaksanaan lelang JPTP sehingga tidak bernuansa ada kepentingan pihak tertentu dan sarat KKN. Baca juga: Rebutan Kursi Sekda Bandung Makin Sengit, Pakar Bilang Begini
Sebaiknya, kata Fawer, pengisian jabatan Eselon II yang kosong, biarlah dilakukan Wali Kota Pematangsiantar yang baru untuk menghindari adanya persepsi negatif terhadap kebijakan yang dibuat Wali Kota Hefriansyah jelang jabatannya berakhir.
Anggota DPRD Fraksi PDIP Pematangsiantar, Ferry SP Sinamo dihubungi terpisah juga berharap lelang jabatan dilakukan transparan dan bebas KKN, tidak bernuansa kepentingan dan tujuannya murni untuk kepentingan optimalisas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Pematangsiantar, Heryanto Siddik sebelumnya menyebutkan Pemkot Pematangsiantar, telah membentuk panitia seleksi (Pansel) dan selaku ketua panitia seleksi terbuka JPTP dipercayakan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprovsu M. Fitriyus.
Dia menambahkan JPTP yang akan diisi melalui lelang jabata atau seleksi itu terdiri dari Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako, Inspektur Daerah, Kadis Pendidikan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kadis Komunikasi dan Informatika, Kadis Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Kaban Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kaban Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Kaban Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
(don)
Lihat Juga :
