NU Jakpus Nilai Pajak Pendidikan Bukti Pemerintah Boros

JAKARTA - Kebijakan pendidikan adalah bekal utama untuk memajukan agama dan bangsa. Melalui pendidikan setiap orang akan mengerti sesuatu hal yang bermanfaat atau tidak. Namun, jika dunia pendidikan dikenakan pajak layaknya kendaraan ini sangat mencederai cita-cita anak bangsa dan juga bukti pemerintah boros kebijakan.

Hal ini disampaikan Ketua PCNU Jakarta Pusat Gus Syaifuddin dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor Kecamatan Senen di Kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (12/6/2021).
Baca juga: Pajak Pendidikan dan Sembako, KH Cholil Nafis: Harusnya Dibantu Bukan Dipajaki

“Seharusnya pendidikan di Indonesia dibuat secara gratis dalam biaya, seperti di Swedia, Denmark, Finlandia dan negara lainnya,” ujarnya.

Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor Kecamatan Senen di Kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (12/6/2021). Foto: Ist

Gus Syaifuddin menjelaskan pendidikan adalah kunci utama akan sejahtera atau tidak sebuah bangsa. Jika dunia pendidikan dibebani pajak kekhawatiran kita ini ada indikasi menuju ketidaksejahteraan.
Baca juga: Berbagi Tugas, PAN dan Muhammadiyah Tolak Pajak Pendidikan

“Bisa jadi hanya orang yang punya uang saja yang dapat merasakan pendidikan berkualitas dan mewah. Lalu orang-orang yang tak mampu hanya mendapatkan sisanya,” katanya.

Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta ini mengatakan secara pribadi dan Ketua PCNU Jakarta Pusat menolak jika disahkan pajak pendidikan. “Rencana pajak pendidikan bukan solusi yang pas di saat pandemi seperti ini. Solusi dari saya adalah pemerintah harus bisa hemat dan menekankan pengeluaran anggaran bukan membuka rencana atau kebijakan pajak pendidikan,” tegas Gus Syaifuddin.