BPK RI Pastikan Atensi Perampungan Audit PKN RS Batua
loading...
BPK RI pastikan mengatensi perampungan audit perhitungan kerugian negara RS Batua yang sementara berproses di kepolisian. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memastikan akan mengatensi dan merampungkan audit perhitungan kerugian negara (PKN), kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batua Makassar yang berproses di Polda Sulsel.
Anggota VI BPK RI , Prof Harry Azhar Azis menegaskan proses audit rumah sakit tipe C itu tengah dikerjakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI) BPK RI bakal segera dirampungkan.
"Karena memang katanya sudah lama (dikerjakan) oleh AUI kita (BPK RI) , tapi saya belum tahu (perkembangan) nanti saya akan tanyakan di auditornya," ungkap Harry kepada KORAN SINDO, Jumat (11/6/2021).
Dia mengaku, belum menerima informasi lebih jauh ihwal apa saja kendala yang dihadapi pihaknya. "Nanti saya akan tanya apa masalahnya, tapi kayaknya ada kemungkinan bisa ada pertambahan (PKN), tapi belum kita ketahui," tegasnya.
Informasi yang dihimpun sebelum perhitungan diserahkan ke BPK RI. BPK Perwakilan Sulsel sempat menemukan jumlah kerugian negara awal dari pembangunan RS Batua, senilai Rp7 Miliar.
Harry berdalih cepatnya audit PKN tergantung data yang diberikan kepolisian. "Kalau polisi tidak pernah memberikan bahannya tidak akan pernah selesai sampai kiamat juga," tegasnya.
Terkait desakan untuk segera merampungkan hasil audit PKN kasus RS Batua , Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menekankan pihaknya tidak bisa didesak oleh pihak atau lembaga manapun.
"Kita independen kita tidak ditentukan oleh siapapun termasuk polisi. Kalau polisi mengklaim datanya sudah lengkap, belum tentu kita bilang lengkap. Tidak bisa kita menyesuaikan begitu," tandas Harry.
Anggota VI BPK RI , Prof Harry Azhar Azis menegaskan proses audit rumah sakit tipe C itu tengah dikerjakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI) BPK RI bakal segera dirampungkan.
"Karena memang katanya sudah lama (dikerjakan) oleh AUI kita (BPK RI) , tapi saya belum tahu (perkembangan) nanti saya akan tanyakan di auditornya," ungkap Harry kepada KORAN SINDO, Jumat (11/6/2021).
Dia mengaku, belum menerima informasi lebih jauh ihwal apa saja kendala yang dihadapi pihaknya. "Nanti saya akan tanya apa masalahnya, tapi kayaknya ada kemungkinan bisa ada pertambahan (PKN), tapi belum kita ketahui," tegasnya.
Informasi yang dihimpun sebelum perhitungan diserahkan ke BPK RI. BPK Perwakilan Sulsel sempat menemukan jumlah kerugian negara awal dari pembangunan RS Batua, senilai Rp7 Miliar.
Harry berdalih cepatnya audit PKN tergantung data yang diberikan kepolisian. "Kalau polisi tidak pernah memberikan bahannya tidak akan pernah selesai sampai kiamat juga," tegasnya.
Terkait desakan untuk segera merampungkan hasil audit PKN kasus RS Batua , Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menekankan pihaknya tidak bisa didesak oleh pihak atau lembaga manapun.
"Kita independen kita tidak ditentukan oleh siapapun termasuk polisi. Kalau polisi mengklaim datanya sudah lengkap, belum tentu kita bilang lengkap. Tidak bisa kita menyesuaikan begitu," tandas Harry.
(agn)
Explore More