Cemas dengan Hadirnya Nelayan dan Kapal Asing, Nelayan Rembang Tegas Menolak
Minggu, 06 Juni 2021 - 09:20 WIB
loading...
Kapal nelayan bersandar di dermaga Pelabuhan Tasikagung, Rembang. Foto/iNews/Musyafa Musa
A
A
A
REMBANG - Nelayan di Kabupaten Rembang, menolak keras rencana kapal asing diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia. Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang, Suyoto menentang kehadiran kapal asing yang diawaki nelayan asing .
Baca juga: Dianggap Ancam Ekosistem Laut, Nelayan Banyuwangi Minta Reklamasi Watu Dodol Dihentikan
Dia berpendapat, kalau kapal ikan asing yang mengoperasikan warga Indonesia, baginya tidak masalah. Tapi apabila kapal asing diawaki oleh nelayan asing , maka pihaknya sangat menentang. Alasannya, akan mengancam nelayan lokal dan rawan berimbas pada anjloknya pendapatan.
"Ibaratnya kita belum mampu buat kapal-kapal yang lebih modern, kemudian pengusaha Indonesia mendatangkan dari luar negeri. Setelah itu dioperasikan orang Indonesia, monggo. Tapi kalau kapal asing , awaknya juga orang asing, kita nggak setuju," ujarnya.
Baca juga: Gelar Pesta dan Wayang hingga Larut Malam, Rumah Bu Kades Digeruduk Satgas COVID-19
Apalagi belakangan ini juga muncul pemberlakukan pajak produksi bagi seluruh kapal. Khusus pajak produksi, Suyoto menyebut pada prinsipnya Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit mendukung. Asalkan, pemerintah mempunyai data yang valid tentang berapa harga ikan di pasaran dan penghasilan nelayan , guna menentukan besaran pajak.
"Kita tidak menghambat program pemerintah . Kalau melaut, ada hasil, bukan nggak mau setor pajak. Tapi dari pemerintah harus valid hitung-hitungannya. Soalnya pajak juga untuk kemajuan negara kita, kami mendukung," imbuh Suyoto.
Baca juga: Dini Hari Rutan Kelas I Makassar Terbakar, Puluhan Tahanan Dievakuasi
Suyoto menambahkan, hingga saat ini sebagian kapal cantrang yang izin-izinnya masih berlaku, tetap melaut. Mereka tidak terpengaruh oleh rencana revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang operasional jaring cantrang, yang nantinya akan diganti dengan jaring kantong.
Dia mengaku sudah menerima sosialisasi perihal masalah tersebut oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihaknya memilih menunggu perkembangan, termasuk bagaimana operasional di lapangan. "Baru paparan teori di darat. Praktiknya nanti, tunggu saat pas melaut seperti apa. Kalau spek jaring kantong, saya sudah tahu," tuturnya.
Baca juga: Tengah Malam Polisi Gelar Razia di Timika, Hasilnya Puluhan Motor Disita
Prinsipnya, nelayan tidak mempermasalahkan ganti alat tangkap , yang penting hasil melaut sebanding. "Ganti alat tangkap, tujuannya mendapatkan hasil yang bagus kan. Poinnya di situ," pungkas warga Desa Tasikasung, Rembang ini.
Pantauan di dermaga Pelabuhan Tasikagung, Rembang, saat ini cukup banyak kapal cantrang yang belum bisa berangkat melaut, karena terkendala perizinan dari otoritas terkait. Hal itu setelah dokumen lama habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengurusan.
Baca juga: Dianggap Ancam Ekosistem Laut, Nelayan Banyuwangi Minta Reklamasi Watu Dodol Dihentikan
Dia berpendapat, kalau kapal ikan asing yang mengoperasikan warga Indonesia, baginya tidak masalah. Tapi apabila kapal asing diawaki oleh nelayan asing , maka pihaknya sangat menentang. Alasannya, akan mengancam nelayan lokal dan rawan berimbas pada anjloknya pendapatan.
"Ibaratnya kita belum mampu buat kapal-kapal yang lebih modern, kemudian pengusaha Indonesia mendatangkan dari luar negeri. Setelah itu dioperasikan orang Indonesia, monggo. Tapi kalau kapal asing , awaknya juga orang asing, kita nggak setuju," ujarnya.
Baca juga: Gelar Pesta dan Wayang hingga Larut Malam, Rumah Bu Kades Digeruduk Satgas COVID-19
Apalagi belakangan ini juga muncul pemberlakukan pajak produksi bagi seluruh kapal. Khusus pajak produksi, Suyoto menyebut pada prinsipnya Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit mendukung. Asalkan, pemerintah mempunyai data yang valid tentang berapa harga ikan di pasaran dan penghasilan nelayan , guna menentukan besaran pajak.
"Kita tidak menghambat program pemerintah . Kalau melaut, ada hasil, bukan nggak mau setor pajak. Tapi dari pemerintah harus valid hitung-hitungannya. Soalnya pajak juga untuk kemajuan negara kita, kami mendukung," imbuh Suyoto.
Baca juga: Dini Hari Rutan Kelas I Makassar Terbakar, Puluhan Tahanan Dievakuasi
Suyoto menambahkan, hingga saat ini sebagian kapal cantrang yang izin-izinnya masih berlaku, tetap melaut. Mereka tidak terpengaruh oleh rencana revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang operasional jaring cantrang, yang nantinya akan diganti dengan jaring kantong.
Dia mengaku sudah menerima sosialisasi perihal masalah tersebut oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihaknya memilih menunggu perkembangan, termasuk bagaimana operasional di lapangan. "Baru paparan teori di darat. Praktiknya nanti, tunggu saat pas melaut seperti apa. Kalau spek jaring kantong, saya sudah tahu," tuturnya.
Baca juga: Tengah Malam Polisi Gelar Razia di Timika, Hasilnya Puluhan Motor Disita
Prinsipnya, nelayan tidak mempermasalahkan ganti alat tangkap , yang penting hasil melaut sebanding. "Ganti alat tangkap, tujuannya mendapatkan hasil yang bagus kan. Poinnya di situ," pungkas warga Desa Tasikasung, Rembang ini.
Pantauan di dermaga Pelabuhan Tasikagung, Rembang, saat ini cukup banyak kapal cantrang yang belum bisa berangkat melaut, karena terkendala perizinan dari otoritas terkait. Hal itu setelah dokumen lama habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengurusan.
(eyt)
Lihat Juga :
