Menteri Desa: Honor Pendamping Lokal Desa Akan Dinaikkan

LAMONGAN - Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar menyatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mesti bersinergi dengan usaha warga serta menjadi konsolidator dalam rangka menjadi motor penggerak perekonomian lokal desa.

Di sisi lain, Mendes PDTT menyatakan komitmennya akan menaikkan honor pendamping lokal desa (PLD) yang menjadi motor program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa. Baca juga: Gus Menteri Minta Pemerintah Desa se-Indonesia Terapkan e-SAKIP

"BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini maka BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang," kata Gus Menteri, sapaan Menteri Halim Iskandar saat memberikan sambutan di kunjungan ke Taman Wisata Bahagia Mahoni, yang dikelola BUMDesa Desa Kendala, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Sabtu (5/6/2021).

Gus Menteri memberikan peringatan khusus kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga."BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga Desa, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa," tegas mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim.

Gus Menteri Desa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya keras agar honor PLD bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi. Baca juga: Gus Menteri Dorong BUMdes Sampai Kecebur ke Platform Digital

"Kemendesa sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik, karena hal ini menjadi pemikiran Kemendesa agar kebijakan tersebut [honor PLD naik] segera bisa terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional," tegas Gus Menteri Desa.

Secara khusus Gus Menteri Desa, Halim Iskandar menyatakan pihaknya tengah serius mengupayakan tentang proses survei pendataan SDGs Desa sehingga bisa terlaksana secara menyeluruh di semua desa yaitu 74.517 desa dan 919 desa berstatus nagari di Sumatra Barat.

"Survei data Sustainble Development Goal's (SDGs) desa bila berhasil dengan baik akan menjadi Big data nasional yang bisa digunakan semua sektor alias multisector agar mencegah data ganda serta tidak valid," ungkapnya

Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi menyatakan apresiasinya atas kehadiran Menteri Desa PDTT di Lamongan serta berkenan turun langsung memantau kondisi desa.

"Alhamdulillah Gus Menteri Desa sudah berkenan meninjau jauh kepelosok Desa Kendal dan memantau keberadaan BUMDesa di sini. BUMdesa di Kabupaten Lamongan harus bisa bersinergi dengan program-program Pemkab Lamongan khususnya beli produk asli Lamongan agar ekonomi lokal bisa bergerak di masa pandemi," kata Yuhronur pada kesempatan sama.

Kepala Desa Kendal, Rois Purwo Nugroho tidak bisa menutupi kegembiraannya terkait kedatangan Gus Menteri Desa PDTT. "Pemdes Kendal sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kedatangan Gus Menteri di pelosok desa pinggiran Kabupaten Lamongan. Ini semakin meneguhkan jargon Pak Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran terbukti nyata," kata Rois

Seperti diketahui, Menteri Desa PDTT berserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan untuk meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni.
Dalam kunjungan itu Gus Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat serta warga.

Selain itu, juga akandiserahkan Sertifikat SDGs Desa kepada pemerintah desa yang telah menuntaskan kerjanya serta kepada perwakilan TPP P3MD Lamongan.