Moratorium Tak Surutkan Pergerakan Komite Pemekaran Bandung Utara
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:05 WIB
loading...
Kawasan Lembang yang menjadi sentral bisnis industri wisata di KBB yang digadang-gadang ingin memisahkan diri dengan membentuk daerah otonomi pemekaran baru. Foto/Dok.MPI
A
A
A
BANDUNG BARAT - Tokoh pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Kota Lembang tetap akan terus bergerak menggalang dukungan, meskipun saat ini pemerintah masih memberlakulan moratorium pemekaran daerah.
Wakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Lembang, Kusna Sunardi menilai, meski ada moratorium pergerakan terus berlanjut.
"Memang pemekaran belum urgen, akan tetapi wacananya harus digulirkan dari mulai sekarang. Jadi ketika memenuhi syarat maka akan di dorong sampai dengan keluarnya undang-undang tentang pemekaran," tuturnya, Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Kasus COVID-19 Meningkat, Disdik Cimahi Belum Putuskan Gelar PTM 19 Juli
Pemekaran daerah merupakan aspirasi masyarakat yg harus ditindak lanjuti sesuai UU yang berlaku. Oleh karenanya memang tidak bisa instan, seperti KBB yang menjadi daerah otinom melepaskan diri dari Kabupaten Bandung setelah berjuang selama 11 tahun.
Dikatakannya, adanya gerakan pemekaran KBU pada dasarnya adalah akan mempercepat apa yg telah di wacanakan CDOB Kota Lembang oleh Forkodetada agar tahapan terus dilaksanakan. Sebab dampak dari munculnya wacana pemekaran, pemerintah induk jadi memberi perhatian lebih.
Baca juga: Puluhan Warga Karawang Muntah dan Pingsan Diduga Akibat Keracunan Gas Pabrik Kertas
Namun, lanjut Kusna, pemekaran daerah harus ada dukungan juga dari hasil musyawarah desa (Musdes). Karena di KBU kebanyakan adalah pemerintah desa maka keliatannya persetujuan Musdes akan alot, sebab nantinya desa jadi Kelurahan sehingga tidak ada Pilkades. Tapi kalau pemekaran jadi kabupaten, tidak terlalu rumit dalam Musdesnya.
"Semoga adanya komite pemekaran KBU bisa mempercepat ada daerah otonomi baru (DOB) kota/kabupaten di Bandung Utara. Bisa Kota Lembang, bisa Kabupaten Bandung Utara, karena ini aspirasi masyarakat yang ingin memisahkan diri dari KBB," pungkasnya.
Wakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Lembang, Kusna Sunardi menilai, meski ada moratorium pergerakan terus berlanjut.
"Memang pemekaran belum urgen, akan tetapi wacananya harus digulirkan dari mulai sekarang. Jadi ketika memenuhi syarat maka akan di dorong sampai dengan keluarnya undang-undang tentang pemekaran," tuturnya, Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Kasus COVID-19 Meningkat, Disdik Cimahi Belum Putuskan Gelar PTM 19 Juli
Pemekaran daerah merupakan aspirasi masyarakat yg harus ditindak lanjuti sesuai UU yang berlaku. Oleh karenanya memang tidak bisa instan, seperti KBB yang menjadi daerah otinom melepaskan diri dari Kabupaten Bandung setelah berjuang selama 11 tahun.
Dikatakannya, adanya gerakan pemekaran KBU pada dasarnya adalah akan mempercepat apa yg telah di wacanakan CDOB Kota Lembang oleh Forkodetada agar tahapan terus dilaksanakan. Sebab dampak dari munculnya wacana pemekaran, pemerintah induk jadi memberi perhatian lebih.
Baca juga: Puluhan Warga Karawang Muntah dan Pingsan Diduga Akibat Keracunan Gas Pabrik Kertas
Namun, lanjut Kusna, pemekaran daerah harus ada dukungan juga dari hasil musyawarah desa (Musdes). Karena di KBU kebanyakan adalah pemerintah desa maka keliatannya persetujuan Musdes akan alot, sebab nantinya desa jadi Kelurahan sehingga tidak ada Pilkades. Tapi kalau pemekaran jadi kabupaten, tidak terlalu rumit dalam Musdesnya.
"Semoga adanya komite pemekaran KBU bisa mempercepat ada daerah otonomi baru (DOB) kota/kabupaten di Bandung Utara. Bisa Kota Lembang, bisa Kabupaten Bandung Utara, karena ini aspirasi masyarakat yang ingin memisahkan diri dari KBB," pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :
