Pansus DPRD DKI Geram Lihat Proyek KBN
Kamis, 27 Mei 2021 - 19:53 WIB
loading...
Pansus DPRD DKI Jakarta Kawasan Berikat Nusantara (KBN) geram usai mengunjungi KBN di Takalar, Sulawesi Selatan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Kawasan Berikat Nusantara (KBN) geram usai mengunjungi KBN di Takalar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, anggota DPRD DKI menemukan ketiadaan bukti fisik pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) yang selama ini digadang-gadang sebagai proyek potensial dengan nilai investasi fantastis.
KITA ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020. Data diperoleh, KBN sedang mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) sebagai kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep industri multiklaster yang didukung infrastruktur kawasan lengkap.
Baca juga: Sidang PK di MA, KBN Kembali Kalah Lawan KCN
Di penghujung 2019, Direktur Pengembangan KBN Rahayu Ahmad Junaedi menyebutkan megaproyek tersebut telah banyak dilirik investor. Dia mengklaim sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA telah menyatakan kesiapannya bergabung di kawasan industri baru. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun setelah konstruksi selesai.
Namun, hingga memasuki pertengahan 2021 tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.
Untuk menjawab itu semua akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85 persen saham di KBN dibuat geleng kepala.
KITA ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020. Data diperoleh, KBN sedang mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) sebagai kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep industri multiklaster yang didukung infrastruktur kawasan lengkap.
Baca juga: Sidang PK di MA, KBN Kembali Kalah Lawan KCN
Di penghujung 2019, Direktur Pengembangan KBN Rahayu Ahmad Junaedi menyebutkan megaproyek tersebut telah banyak dilirik investor. Dia mengklaim sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA telah menyatakan kesiapannya bergabung di kawasan industri baru. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun setelah konstruksi selesai.
Namun, hingga memasuki pertengahan 2021 tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.
Untuk menjawab itu semua akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85 persen saham di KBN dibuat geleng kepala.
Lihat Juga :
