Dewan Sebut Tipping Fee Legok Nangka Terlalu Mahal

BANDUNG - Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, tipping fee PPAS Regional Legok Nangka dinilai terlalu mahal. Selain itu, Pemkot Bandung juga mesti menyiapkan operasional karena letaknya yang jauh.

“Kita harus siapkan sejak awal. Jangan sampai nanti 2023 ini selesai kita belum memiliki lahan. Alhamdulillah provinsi sudah menyediakan lahan ini, kita DPRD Kota Bandung khususnya Komisi A terus membahas dengan Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Pansus TPPAS Legok Nangka ini,” kata Tedy.

Tedy juga mengakui, tiping fee yang diwacanakan saat ini masih terasa memberatkan, sekalipun mendapat bantuan subsidi dari provinsi sebesar 30 persen.

Namun, mengingat biaya operasional yang perlu dukungan besar, diharapkan tiping fee tak lantas memberatkan.

“Kemarin kalau gunakan teknologi insenerator, Rp386.000 per ton, sehingga kita lakukan pembahasan. Kita terus mendorong agar bisa lebih murah karena kalau dihitung hitung kita harus menyiapkan, apalagi dengan kondisi jalan harus ada truk baru kalau dialokasikan bisa 300 miliaran,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul mengungkapkan, dukungan dari anggota dewan untuk persoalan sampah ini tidak hanya menyoal persetujuan anggaran.

Namun, harus memperhatikan persiapan jelang peralihan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Sengaja kita datang hari ini ingin melihat lokasi, sehingga ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Karena bukan masalah persetujuan tapi bagaimana kesiapan yang harus dipersiapkan Kota Bandung. Seperti kita lihat angkutan harus dipersiapkan dan besaran tipping fee juga,” timpal Rizal.

Baca juga: APBD Kota Bandung Tak Sanggup Bayar Tapping Fee TPPAS Legok Nangka

Rizal mengaku terus berkoordinasi secara intensif bersama pihak provinsi baik eksekutif maupun legislatif khusus membahas TPPAS Regional Legok Nangka. Utamanya, dalam rangka meminta bantuan dukungan kendaraan operasional pengangkutan.

Baca juga: KONI Tagih Dana Hibah Atlet untuk Persiapan Atlet BK Porprov Jabar XIV

“Sehingga keyakinan kita saat ini kita lihat kapasitas kendaraan yang ada di Kota Bandung ini dilihat dari medan tidak memadai. Tadi disampaikan Pak Ketua (DPRD Kota Bandung) barangkali kita minta bantuan ke provinsi kaitan anggarannya sehingga tidak memberatkan ke Kota Bandung,” paparnya.