Praktik Jual Beli Tanda Tangan, Nama Pejabat Disdik Makassar Diduga Dicatut
Rabu, 19 Mei 2021 - 08:42 WIB
loading...
Nama pejabat Disdik Makassar diduga dicatut untuk praktik jual beli tanda tangan dan foto Wali Kota Makassar. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Komisi D DPRD Makassar meminta seluruh kepala sekolah untuk tidak membayar sepeser rupiah pun kepada vendor. Ultimatum ini sekaitan dengan adanya dugaan pungutan liar seperti jual beli tanda tangan dan foto wali kota di sekolah-sekolah.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar , Selasa (18/5/2021). Kata dia, pihak vendor mesti diberikan efek jera. Apalagi, dia mencatut nama-nama pejabat di Disdik untuk bisa menjual di sekolah.
"Jadi, kalau kepala sekolah ada yang bayar, berarti dia melanggar kesepakatan Komisi D DPRD Makassar. Ini untuk memberikan efek jera. Tidak boleh, kau (vendor) seenaknya menjual nama pejabat," tegas Wahab.
Tindakan yang dilakukan pihak vendor dinilai Wahab adalah sebuah pelanggaran. Pasalnya, dalam menawarkan produk di sekolah mulai dari modul pembelajaran hingga foto wali kota mengatasnamakan oknum pejabat di Disdik Makassar.
Baca Juga: Ada Praktik Jual Beli Tanda Tangan dan Foto Wali Kota, Dewan Panggil Disdik Makassar
Padahal setelah diklarifikasi, oknum pejabat Disdik yang dimaksud mengaku tidak pernah berkomunikasi, bahkan memerintahkan pihak vendor untuk menawarkan produknya ke pihak sekolah. Kata Wahab, pertemuan pejabat Disdik dengan pihak vendor tidak terkait dengan penjualan buku ataupun foto wali kota.
"Dia (pihak vendor) berusaha menemui beberapa pejabat di Disdik, setelah itu pertemuan tersebut dipakai untuk menjudge bahwa dia mendapat legitimasi dari pejabat yang bersangkutan. Jadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi," tutur dia.
Baca Juga: Oknum Pegawai Disdik Makassar Lakukan Pungli, Guru hingga Kepsek Mengeluh
Karena itu, Wahab meminta Disdik Makassar mengeluarkan edaran meminta kepala sekolah untuk tidak melakukan pembayaran atas penjualan modul pembelajaran dan foto wali kota kepada vendor yang mencatut nama oknum pejabat Disdik Makassar.
"Kita minta Disdik membuat edaran agar tidak membayar seluruh foto ataupun modul yang diambil dari vendor yang menjual nama pejabat Disdik," papar dia.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Kartini menyampaikan, oknum pejabat Disdik Makassar yang diduga terlibat penjualan modul dan foto wali kota membantah tudingan yang beredar di publik.
Namun pihaknya masih akan menelusuri laporan tersebut. Sehingga menurut dia, perlu dilakukan rapat kembali bersama pihak vendor dan pejabat Disdik Makassar yang dituding. "Artinya dipertemukan pihak vendor dengan pejabat yang dimaksud, karena mereka berhak melakukan pembelaan sendiri," ujar Kartini.
Baca Juga: Ini Peringatan Keras Disdik kepada Sekolah yang Masih Menahan Ijazah Siswa
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar , Selasa (18/5/2021). Kata dia, pihak vendor mesti diberikan efek jera. Apalagi, dia mencatut nama-nama pejabat di Disdik untuk bisa menjual di sekolah.
"Jadi, kalau kepala sekolah ada yang bayar, berarti dia melanggar kesepakatan Komisi D DPRD Makassar. Ini untuk memberikan efek jera. Tidak boleh, kau (vendor) seenaknya menjual nama pejabat," tegas Wahab.
Tindakan yang dilakukan pihak vendor dinilai Wahab adalah sebuah pelanggaran. Pasalnya, dalam menawarkan produk di sekolah mulai dari modul pembelajaran hingga foto wali kota mengatasnamakan oknum pejabat di Disdik Makassar.
Baca Juga: Ada Praktik Jual Beli Tanda Tangan dan Foto Wali Kota, Dewan Panggil Disdik Makassar
Padahal setelah diklarifikasi, oknum pejabat Disdik yang dimaksud mengaku tidak pernah berkomunikasi, bahkan memerintahkan pihak vendor untuk menawarkan produknya ke pihak sekolah. Kata Wahab, pertemuan pejabat Disdik dengan pihak vendor tidak terkait dengan penjualan buku ataupun foto wali kota.
"Dia (pihak vendor) berusaha menemui beberapa pejabat di Disdik, setelah itu pertemuan tersebut dipakai untuk menjudge bahwa dia mendapat legitimasi dari pejabat yang bersangkutan. Jadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi," tutur dia.
Baca Juga: Oknum Pegawai Disdik Makassar Lakukan Pungli, Guru hingga Kepsek Mengeluh
Karena itu, Wahab meminta Disdik Makassar mengeluarkan edaran meminta kepala sekolah untuk tidak melakukan pembayaran atas penjualan modul pembelajaran dan foto wali kota kepada vendor yang mencatut nama oknum pejabat Disdik Makassar.
"Kita minta Disdik membuat edaran agar tidak membayar seluruh foto ataupun modul yang diambil dari vendor yang menjual nama pejabat Disdik," papar dia.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Kartini menyampaikan, oknum pejabat Disdik Makassar yang diduga terlibat penjualan modul dan foto wali kota membantah tudingan yang beredar di publik.
Namun pihaknya masih akan menelusuri laporan tersebut. Sehingga menurut dia, perlu dilakukan rapat kembali bersama pihak vendor dan pejabat Disdik Makassar yang dituding. "Artinya dipertemukan pihak vendor dengan pejabat yang dimaksud, karena mereka berhak melakukan pembelaan sendiri," ujar Kartini.
Baca Juga: Ini Peringatan Keras Disdik kepada Sekolah yang Masih Menahan Ijazah Siswa
(agn)
Lihat Juga :
