131 Hektare Lahan Pembangunan Bendungan Jenelata Segera Dibebaskan
Selasa, 18 Mei 2021 - 20:58 WIB
loading...
Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni saat mendengar penjelasan terkait progres pembangunan Bendungan Jenelata, Selasa (18/5). Foto: SINDOnews/Herni Amir
A
A
A
GOWA - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memastikan prosedur pembebasan lahan untuk Bendungan Jenelata di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa terus berjalan. Saat ini sebanyak 131 hektare lahan segera dibebaskan.
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan, BBWS Pompengan Jeneberang, Muh Ikhsan Hatta mengatakan, 131 hektare yang terdiri dari 500 bidang tanah tersebut telah diukur. Di mana dalam waktu dekat akan dilakukan pembayaran tanah.
Baca juga:Program TMDD di Gowa Sasar Relokasi Bendungan Jenelata
Jika anggaran dari Kementerian PUPR sudah tersedia melalui DIPA PPK Pengadaan Tanah, maka pihaknya tinggal berkoordinasi dengan BPN Gowa untuk musyawarah bentuk ganti rugi pembayaran kepada masyarakat.
"Yang kita utamakan ini ada di area tubuh bendungan, yaitu area kerja. Jadi kita punya planning, kalau sudah dibebaskan, kontraktornya juga siap langsung action di lapangan, tidak adalagi kendala pembebasan lahan di daerah tersebut," ujarnya di ruang kerja Wakil Bupati Gowa , Selasa (18/5/2021).
Muh Ikhsan menuturkan, total bidang tanah yang akan masuk dalam pembebasan lahan Bendungan Jenelata yaitu 3.004 bidang dengan luas 1.722,28 hektare.
Baca juga:Pembangunan Bendungan Jenelata, Tim Appraisal Diharap Transparan
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa , H Abd Rauf Malaganni berharap pembangunan Bendungan Jenelata di Kecamatan Manuju bisa berjalan dengan baik, sukses dan tidak ada kendala.
"Tentu hal ini bisa terwujud bilamana semua masyarakat mendapat penjelasan dari Pompengan dan Pertanahan, karena masyarakat di Manuju selalu membantu pemerintah dan ini untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Bendungan Jenelata disosialisasikan, termasuk tahapan pengadaan tanah, yaitu pembebasan dan pengukuran lahan dari tim appraisal.
Baca juga:Sejumlah Kepala Keluarga Tolak Pengukuran Tanah Bendungan Jenelata
Hal ini kata dia sekaligus menghindari adanya pihak ketiga yang bisa membuat masalah di Jenelata . Dirinya yakin dan percaya, dengan transparansi dan keterbukaan ini, masyarakat akan menerima dengan baik, apalagi pembangunan bendungan ini juga untuk kepentingan bersama.
"Tentu dengan penjelasan dari Pompengan maupun Pertanahan dengan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi maka insyaallah masyarakat Manuju akan menerima apa yang akan dilaksanakan oleh Pompengan," tandasnya.
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan, BBWS Pompengan Jeneberang, Muh Ikhsan Hatta mengatakan, 131 hektare yang terdiri dari 500 bidang tanah tersebut telah diukur. Di mana dalam waktu dekat akan dilakukan pembayaran tanah.
Baca juga:Program TMDD di Gowa Sasar Relokasi Bendungan Jenelata
Jika anggaran dari Kementerian PUPR sudah tersedia melalui DIPA PPK Pengadaan Tanah, maka pihaknya tinggal berkoordinasi dengan BPN Gowa untuk musyawarah bentuk ganti rugi pembayaran kepada masyarakat.
"Yang kita utamakan ini ada di area tubuh bendungan, yaitu area kerja. Jadi kita punya planning, kalau sudah dibebaskan, kontraktornya juga siap langsung action di lapangan, tidak adalagi kendala pembebasan lahan di daerah tersebut," ujarnya di ruang kerja Wakil Bupati Gowa , Selasa (18/5/2021).
Muh Ikhsan menuturkan, total bidang tanah yang akan masuk dalam pembebasan lahan Bendungan Jenelata yaitu 3.004 bidang dengan luas 1.722,28 hektare.
Baca juga:Pembangunan Bendungan Jenelata, Tim Appraisal Diharap Transparan
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa , H Abd Rauf Malaganni berharap pembangunan Bendungan Jenelata di Kecamatan Manuju bisa berjalan dengan baik, sukses dan tidak ada kendala.
"Tentu hal ini bisa terwujud bilamana semua masyarakat mendapat penjelasan dari Pompengan dan Pertanahan, karena masyarakat di Manuju selalu membantu pemerintah dan ini untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ia meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Bendungan Jenelata disosialisasikan, termasuk tahapan pengadaan tanah, yaitu pembebasan dan pengukuran lahan dari tim appraisal.
Baca juga:Sejumlah Kepala Keluarga Tolak Pengukuran Tanah Bendungan Jenelata
Hal ini kata dia sekaligus menghindari adanya pihak ketiga yang bisa membuat masalah di Jenelata . Dirinya yakin dan percaya, dengan transparansi dan keterbukaan ini, masyarakat akan menerima dengan baik, apalagi pembangunan bendungan ini juga untuk kepentingan bersama.
"Tentu dengan penjelasan dari Pompengan maupun Pertanahan dengan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi maka insyaallah masyarakat Manuju akan menerima apa yang akan dilaksanakan oleh Pompengan," tandasnya.
(luq)
Lihat Juga :
