Protes Kartu Prakerja, Emak-emak Desak Pemerintah Coret Pelatihan Online
Minggu, 19 April 2020 - 20:55 WIB
loading...
A
A
A
"Kami butuh makan bukan pelatihan online, sementara kami yang di-PHK dan dirumahkan tanpa uang pesangon, kami pun tidak ada dalam data program bansos. Harus kemana lagi kami menggantungkan kehidupan selain kepada pemerintah yang punya kebijakan," paparnya.
Lebih lanjut Yati juga mengatakan, anaknya yang terpaksa dirumahkan akibat PHK telah mencoba mengakses program Pra Kerja. Namun, kata dia, program tersebut ternyata sulit diakses. Berkali-kali anaknya mencoba mengakses, namun gagal. (Baca juga; Pemkot Bogor Distribusi Bansos 27 April dan Pemkab Bogor Sebelum Puasa )
Dia pun menyarankan tidak adanya kejelasan kuota yang disiapkan untuk setiap daerah. Padahal, di daerah tempatnya tinggal, banyak warga yang terkena PHK dan kehilangan mata pencaharian. "Cuma buang-buang kuota internet, padahal keuangan kami sudah tertatih-tatih akibat Corona," imbuhnya.
Menurutnya, sistem pendaftaran program Kartu Prakerja secara online malah semakin merepotkan masyarakat, terutama bagi warga yang terkendala keuangan dan teknis dalam mengakses program tersebut. "Mau dapat bantuan aja ribet harus online, belum lagi kuota internet habis. Anak kami dirumahkan, suami ngak bisa jualan, ngak ada penghasilan. Kami butuh kerja, butuh beras, bukan pelatihan," tandasnya.
Lebih lanjut Yati juga mengatakan, anaknya yang terpaksa dirumahkan akibat PHK telah mencoba mengakses program Pra Kerja. Namun, kata dia, program tersebut ternyata sulit diakses. Berkali-kali anaknya mencoba mengakses, namun gagal. (Baca juga; Pemkot Bogor Distribusi Bansos 27 April dan Pemkab Bogor Sebelum Puasa )
Dia pun menyarankan tidak adanya kejelasan kuota yang disiapkan untuk setiap daerah. Padahal, di daerah tempatnya tinggal, banyak warga yang terkena PHK dan kehilangan mata pencaharian. "Cuma buang-buang kuota internet, padahal keuangan kami sudah tertatih-tatih akibat Corona," imbuhnya.
Menurutnya, sistem pendaftaran program Kartu Prakerja secara online malah semakin merepotkan masyarakat, terutama bagi warga yang terkendala keuangan dan teknis dalam mengakses program tersebut. "Mau dapat bantuan aja ribet harus online, belum lagi kuota internet habis. Anak kami dirumahkan, suami ngak bisa jualan, ngak ada penghasilan. Kami butuh kerja, butuh beras, bukan pelatihan," tandasnya.
(wib)
Lihat Juga :
