Dialog Nasional Apeksi, Wali Kota Tangerang Ungkap Mahalnya Urus Izin Investasi
Senin, 03 Mei 2021 - 23:31 WIB
loading...
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
TANGERANG - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Menurutnya, kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta geliat investasi, tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup kompleks. (Baca juga; Halau Pemudik Tangerang Masuki Banten, 348 Personel Dikerahkan Jaga Perbatasan )
"Salah satu contohnya terkait pengajuan izin dari sebuah badan usaha, di mana banyak sekali izin yang harus dikeluarkan, ditambah adanya Surat Layak Fungsi (SLF)," kata Arief, dialog Apeksi, Senin (3/5/2021).
Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh para investor juga tidak sedikit, sehingga kerap menjadi beban. Alhasil, para investor enggan menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut itu.
"Biayanya juga tidak sedikit, sehingga menjadi beban para investor. Ada juga yang jadi kewenanangan pusat, provinsi dan pemerintah daerah," sambungnya. (Baca juga; Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan )
Menurutnya, kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta geliat investasi, tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup kompleks. (Baca juga; Halau Pemudik Tangerang Masuki Banten, 348 Personel Dikerahkan Jaga Perbatasan )
"Salah satu contohnya terkait pengajuan izin dari sebuah badan usaha, di mana banyak sekali izin yang harus dikeluarkan, ditambah adanya Surat Layak Fungsi (SLF)," kata Arief, dialog Apeksi, Senin (3/5/2021).
Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh para investor juga tidak sedikit, sehingga kerap menjadi beban. Alhasil, para investor enggan menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut itu.
"Biayanya juga tidak sedikit, sehingga menjadi beban para investor. Ada juga yang jadi kewenanangan pusat, provinsi dan pemerintah daerah," sambungnya. (Baca juga; Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan )
Lihat Juga :
