5 Kriteria Warga yang Boleh Urus SIKM Jakarta
loading...
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kembali kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta guna membantu pemerintah pusat dalam aturan larangan mudik. Periode SIKM ini berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
Aturan ini bukan yang pertama sebelumnya pada tahun lalu Pemprov DKI memberlakukan hal serupa untuk menekan mobilitas warga keluar masuk Jakarta di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Soal Larangan Mudik, Gubernur DKI: SIKM Diumumkan Pekan Depan
"Dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19, pemprov akan memberlakukan pembatasan keluar masuk wilayah dengan menggunakan SIKM," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), Senin (3/5/2021).
Aturan tentang SIKM bakal diatur dalam bentuk Keputusan Gubernur (Kepgub). Proses memperoleh SIKM, warga terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi Jakevo di https://jakevo.jakarta.go.id/. Dalam aplikasi tersebut, pemohon wajib mengisi keperluan keluar masuk Jakarta serta melampirkan identitas.
Lalu, data yang telah dimasukkan Jakevo akan diverifikasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan. Bila sudah terverifikasi, pihak kelurahan akan mengirim pemberitahuan tersebut kepada surel pemohon.
"SIKM kita secara umum sama seperti yang sebelumnya kita berlakukan tahun lalu. Perbedaannya, verifikasi berkas itu dilakukan di tingkat Kelurahan," ucap Ariza.
Baca juga: DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 17 Mei 2021
"Dari sebelumnya tingkat provinsi sekarang kita di tingkat kelurahan supaya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih valid karena bisa langsung ditemui di rumah masing-masing," sambungnya.
Adapun pemohon yang dimungkinkan diberikan SIKM hanya 5 kriteria sebagai berikut:
1. Kunjungan keluarga karena sakit.
2. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal.
3. Ibu hamil atau bersalin.
4. Pendamping ibu hamil 1 orang.
5. Pendamping persalinan maksimal 2 orang.
"Di luar ini tidak diperkenankan mendapatkan surat SIKM," tutupnya.
Aturan ini bukan yang pertama sebelumnya pada tahun lalu Pemprov DKI memberlakukan hal serupa untuk menekan mobilitas warga keluar masuk Jakarta di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Soal Larangan Mudik, Gubernur DKI: SIKM Diumumkan Pekan Depan
"Dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19, pemprov akan memberlakukan pembatasan keluar masuk wilayah dengan menggunakan SIKM," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), Senin (3/5/2021).
Aturan tentang SIKM bakal diatur dalam bentuk Keputusan Gubernur (Kepgub). Proses memperoleh SIKM, warga terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi Jakevo di https://jakevo.jakarta.go.id/. Dalam aplikasi tersebut, pemohon wajib mengisi keperluan keluar masuk Jakarta serta melampirkan identitas.
Lalu, data yang telah dimasukkan Jakevo akan diverifikasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan. Bila sudah terverifikasi, pihak kelurahan akan mengirim pemberitahuan tersebut kepada surel pemohon.
"SIKM kita secara umum sama seperti yang sebelumnya kita berlakukan tahun lalu. Perbedaannya, verifikasi berkas itu dilakukan di tingkat Kelurahan," ucap Ariza.
Baca juga: DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 17 Mei 2021
"Dari sebelumnya tingkat provinsi sekarang kita di tingkat kelurahan supaya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih valid karena bisa langsung ditemui di rumah masing-masing," sambungnya.
Adapun pemohon yang dimungkinkan diberikan SIKM hanya 5 kriteria sebagai berikut:
1. Kunjungan keluarga karena sakit.
2. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal.
3. Ibu hamil atau bersalin.
4. Pendamping ibu hamil 1 orang.
5. Pendamping persalinan maksimal 2 orang.
"Di luar ini tidak diperkenankan mendapatkan surat SIKM," tutupnya.
Lihat Juga :
(jon)
