Ketua Kadin Kota Pekalongan Masuk Daftar Penerima Bansos
loading...
Ketua Kadin Kota pekalongan, Nanggola Madji mengaku mendapatkan undangan mengambil bansos senilai Rp600.000 dari pemerintah. FOTO/iNews/SURYONO SUKARNO
A
A
A
TEGAL - Data penerima bantuan sosial (bansos) terbukti memang semrawut. Di KotaPekalongan , Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) Rp600.000 yang digelontorkan untuk warga tidak mampu terdampak COVID-19. Bahkan, dia juga mendapatkan bantuan sembako senilai Rp200 per bulan.
Ketua Kadin Kota pekalongan, Nanggola Madji mengungkapkan, beberapa hari lalu dirinya kaget karena mendapatkan undangan pengambilan dana bansos senilai Rp600.000 di Kantor Pos. Pengusaha tekstil batik ini juga tercatat sebagai penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sembako yang bisa ditukar di e-Warung. Nilainya Rp200.000 per bulan untuk sembilan bulan ke depan.
"Saya sangat kaget tiba-tiba menerima undangan pengambilan uang bansos Rp600.000 dari Kantor Pos. Bahkan saya dapat dobel yaitu dari provinsi sebesar Rp200.000 kali 9 bulan," kata Nanggolo Madji, Jumat (22/5/ 2020).( )
Dia sudah melaporkan kejadian ini ke RT dan RW serta kelurahan atas kekeliruan data tersebut. "Saya sudah melaporkan kejadian ini, dan juga tidak akan mengambil dana yang diperuntukan bagi warga miskin. Kami meminta agar dana tersbut bisa dialihkan ke warga lain yang membutuhan atau kurang mampu," katanya.
Menurut Nanggola Madji, tak hanya dirinya yang mendapatkan bansos, beberapa orang yang terhitung kaya juga mengalami hal serupa. Padahal mereka bekerja sebagai direktur koperasi cukup besar, pensiunan, ASN aktif, dan lainnya.
Nanggola Madjid yang tinggal kompleks perumahan mewah ini mengaku tak tahu kapan pendataan dilakukan, sehingga bisa salah sasaran seperti ini. "Kami harapkan agar pemerintah benar-benar bisa menyaring data sehingga tidak salah sasaran," ujarnya.
Wali kota Pekalongan Saelany Mahfudz mengakui masih banyak data yang salah sasaran dan ganda atau dobel penerima. "Kami akui data banyak yang salah, semua data dari pusat sehingga kami harus menyaring lagi. Untuk yang salah sasaran yaitu orang mampu mendapat dana, kami minta untuk legowo dan bisa dialihkan ke yang lain," kata Saelany Mahfudz.
Sementara itu, pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ribuan warga Kota Pekalongan hingga kini masih terus berlangsung. Sayangnya masih banyak warga yang berkerumun di sejumlah lokasi penyaluran bansos tersebut. Meski sudah ada peringatan agar jaga jarak dan memakai masker, banyak yang tanpa mengindahkan protokol COVID-19.
Ketua Kadin Kota pekalongan, Nanggola Madji mengungkapkan, beberapa hari lalu dirinya kaget karena mendapatkan undangan pengambilan dana bansos senilai Rp600.000 di Kantor Pos. Pengusaha tekstil batik ini juga tercatat sebagai penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sembako yang bisa ditukar di e-Warung. Nilainya Rp200.000 per bulan untuk sembilan bulan ke depan.
"Saya sangat kaget tiba-tiba menerima undangan pengambilan uang bansos Rp600.000 dari Kantor Pos. Bahkan saya dapat dobel yaitu dari provinsi sebesar Rp200.000 kali 9 bulan," kata Nanggolo Madji, Jumat (22/5/ 2020).( )
Dia sudah melaporkan kejadian ini ke RT dan RW serta kelurahan atas kekeliruan data tersebut. "Saya sudah melaporkan kejadian ini, dan juga tidak akan mengambil dana yang diperuntukan bagi warga miskin. Kami meminta agar dana tersbut bisa dialihkan ke warga lain yang membutuhan atau kurang mampu," katanya.
Menurut Nanggola Madji, tak hanya dirinya yang mendapatkan bansos, beberapa orang yang terhitung kaya juga mengalami hal serupa. Padahal mereka bekerja sebagai direktur koperasi cukup besar, pensiunan, ASN aktif, dan lainnya.
Nanggola Madjid yang tinggal kompleks perumahan mewah ini mengaku tak tahu kapan pendataan dilakukan, sehingga bisa salah sasaran seperti ini. "Kami harapkan agar pemerintah benar-benar bisa menyaring data sehingga tidak salah sasaran," ujarnya.
Wali kota Pekalongan Saelany Mahfudz mengakui masih banyak data yang salah sasaran dan ganda atau dobel penerima. "Kami akui data banyak yang salah, semua data dari pusat sehingga kami harus menyaring lagi. Untuk yang salah sasaran yaitu orang mampu mendapat dana, kami minta untuk legowo dan bisa dialihkan ke yang lain," kata Saelany Mahfudz.
Sementara itu, pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ribuan warga Kota Pekalongan hingga kini masih terus berlangsung. Sayangnya masih banyak warga yang berkerumun di sejumlah lokasi penyaluran bansos tersebut. Meski sudah ada peringatan agar jaga jarak dan memakai masker, banyak yang tanpa mengindahkan protokol COVID-19.
(abd)
Lihat Juga :
