Dewan Dukung Evaluasi Tenaga Kontrak di Lingkup Pemkot Makassar
Kamis, 29 April 2021 - 07:36 WIB
loading...
Langkah Pemkot Makassar ingin mengevaluasi kinerja bagi seluruh tenaga kontrak mendapat dukungan DPRD Makassar. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Langkah Pemkot Makassar ingin mengevaluasi kinerja bagi seluruh tenaga kontrak mendapat dukungan DPRD Makassar. Namun, evaluasi yang dilakukan Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan Pomanto harus objektif. Tidak boleh tebang pilih.
Anggota Komisi A DPRD Makassar , Azwar menilai langkah yang dilakukan Pemkot Makassar sudah tepar. Terlebih jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar terus membludak. Adanya tenaga kontrak fiktif patut diantisipasi.
"Untuk mengantisipasi adanya tenaga kontrak fiktif itu langkah yang bagus. Soal tenaga kontrak fiktif itu kita selalu ingatkan kaya data, karena jumlah tenaga kontrak ini memang cukup besar," kata Azwar, kepada SINDOnews, Rabu (28/4/2021).
Menurut Azwar, evaluasi tenaga kontrak tersebut setidaknya bisa mengefisienkan anggaran. Sebab, tiap tahun Pemkot Makassar menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 miliar hanya untuk menggaji ribuan tenaga kontrak.
"Sebagai pemimpin, beliau sudah tepat untuk mengecek kinerja orang-orang yang ada di instansinya. Ini untuk melihat efektivitas kinerja mereka," ungkap dia.
Baca Juga: Hasil Tes Urine Positif Narkoba, Empat Pejabat Pemkot Makassar Jadi Tersangka
Kendati begitu, dia mengingatkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto untuk tidak semena-semena mengganti orang. Terlebih, masalah tenaga kontrak menyangkut persoalan perut atau kesejahteraan masyarakat. Dia tidak ingin ada pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut.
"Saya perlu ingatkan kalau ini kaitannya dengan mengganti atau memberhentikan orang, karena ini berurusan dengan pendapatan dan kehidupan saya minta pak wali selektif. Jangan sampai ada kekeliruan," tegas dia.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan kinerja tenaga kontrak di Pemkot Makassar sudah seharusnya dievaluasi. Apalagi, dari hasil monitoring dan evaluasi ada perbedaan jumlah tenaga kontrak data BKPSDM dengan audit Inspektorat.
"Hasil monev itu ada banyak selisih atau perbedaan antara audit Inspektorat dengan data BKPSDM. Jadi apa yang dilakukan pak wali saya pikir sudah tepat, karena signifikan perbedaannya antara 300 sampai 400 orang," tutur dia.
Baca Juga: Berencana Gelar F8, Pemkot Makassar Diminta Tak Gegabah
Anggota Komisi A DPRD Makassar , Azwar menilai langkah yang dilakukan Pemkot Makassar sudah tepar. Terlebih jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar terus membludak. Adanya tenaga kontrak fiktif patut diantisipasi.
"Untuk mengantisipasi adanya tenaga kontrak fiktif itu langkah yang bagus. Soal tenaga kontrak fiktif itu kita selalu ingatkan kaya data, karena jumlah tenaga kontrak ini memang cukup besar," kata Azwar, kepada SINDOnews, Rabu (28/4/2021).
Menurut Azwar, evaluasi tenaga kontrak tersebut setidaknya bisa mengefisienkan anggaran. Sebab, tiap tahun Pemkot Makassar menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 miliar hanya untuk menggaji ribuan tenaga kontrak.
"Sebagai pemimpin, beliau sudah tepat untuk mengecek kinerja orang-orang yang ada di instansinya. Ini untuk melihat efektivitas kinerja mereka," ungkap dia.
Baca Juga: Hasil Tes Urine Positif Narkoba, Empat Pejabat Pemkot Makassar Jadi Tersangka
Kendati begitu, dia mengingatkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto untuk tidak semena-semena mengganti orang. Terlebih, masalah tenaga kontrak menyangkut persoalan perut atau kesejahteraan masyarakat. Dia tidak ingin ada pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut.
"Saya perlu ingatkan kalau ini kaitannya dengan mengganti atau memberhentikan orang, karena ini berurusan dengan pendapatan dan kehidupan saya minta pak wali selektif. Jangan sampai ada kekeliruan," tegas dia.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan kinerja tenaga kontrak di Pemkot Makassar sudah seharusnya dievaluasi. Apalagi, dari hasil monitoring dan evaluasi ada perbedaan jumlah tenaga kontrak data BKPSDM dengan audit Inspektorat.
"Hasil monev itu ada banyak selisih atau perbedaan antara audit Inspektorat dengan data BKPSDM. Jadi apa yang dilakukan pak wali saya pikir sudah tepat, karena signifikan perbedaannya antara 300 sampai 400 orang," tutur dia.
Baca Juga: Berencana Gelar F8, Pemkot Makassar Diminta Tak Gegabah
(agn)
Lihat Juga :
