BPSDM Jatim Bagikan Paket Sembako Pada Warga Terdampak Covid-19

SURABAYA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim membagikan 500 paket sembako pada warga di sekitar kantor BPSDM Jalan Balongsari Tama, Tandes, Surabaya. Paket sembako tersebut berisi beras 5 kg, telur, mie instant, kecap, gula, teh dan kopi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi ibu Gubernur agar semua OPD dapat mengerahkan potensinya untuk membantu masyarakat secara gotong royong. Utamanya, bagi masyarakat terdampak covid-19 yang sangat membutuhkan," kata Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai, Minggu (19/4/2020). Pembagian paket sembako dilakukan Jumat (17/4/2020).

Pembagian sembako ini karena bertepatan menjelang Ramadhan. Lewat kegiatan ini akan bisa semakin menambah rasa kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu sesama. Utamanya, masyarakat yang berada di lingkungan perkantoran milik Pemprov Jatim.

"Ibu Gubernur berharap kegiatan semacam ini bisa menyentuh semua lingkungan perkantoran Pemprov Jatim, termasuk BUMD milik Pemprov Jatim. Sehingga, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat sangat bisa dirasakan secara langsung," urai Aries.

Dia menambahkan, sesuai harapan Gubernur Jatim kegiatan ini juga telah dilakukan oleh beberapa OPD lainnya. Diharapkan agar bisa diteruskan oleh semua perangkat daerah secara berkelanjutan. Baik sebelum bulan Ramadhan maupun setelah berakhirnya Ramadhan nanti.

"Kegiatan baik ini diharapkan ibu Gubernur bisa terus berlangsung baik sebelum Ramadhan maupun usai Ramadhan nanti. Dan kami juga berharap sembako tersebut bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak covid-19," tandas Aries.

BPSDM Jatim, jelas Aries, selama pandemi Covid-19 tidak melakukan pelatihan dan pendidikan secara langsung dan lebih banyak dilakukan secara daring atau online. Para pengajar juga tetap melakukan aktifitas mengajarnya secara daring. Demikian pula, para peserta pelatihan juga melakukan pembelajaran dari tempat masing-masing.

Bagi pegawai di lingkup BPSDM diberlakukan sistem kerja 2 hari masuk dan 2 hari work from home (WFH). Dimana, aturan ini juga sesuai dengan arahan dari Gubernur Jatim. "Sedangkan untuk setingkat kepala badan tetap melakukan monitoring kegiatan maupun aktifitas langsung di kantor setiap harinya," pungkas Aries.