Pemkab Bangka Tengah Bakal Terbitkan Kartu Kendali Gas Bersubsidi
loading...
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berencana menerbitkan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram untuk mengantisipasi penyalahgunaan. Foto SINDOnews
A
A
A
BANGKA TENGAH - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berencana menerbitkan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram untuk mengantisipasi penyalahgunaan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.
"Terkait dengan gas elpiji bersubsidi ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur regulasinya, namun gubernur sudah memikirkannya yaitu dengan menerbitkan kartu kendali," kata Rahman pada Jumat (16/04/2021). Baca juga: Dewan Minta Disdag Makassar Antisipasi Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
Ia menjelaskan, penerbitan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram itu rencananya bekerjasama dengan Bank BRI daerah setempat."Namun terkait teknisnya, tentu kita tunggu nanti langkah-langkah konkret dari Pemprov Bangka Belitung dan yang pasti pemerintah tetap memastikan gas isi 3 kilogram benar-benar dimanfaatkan bagi mereka yang berhak mendapatkannya," ujarnya.
Menurut bupati, dengan pola kartu kendali akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan pengawasi penyaluran gas baik di tingkat agen maupun pengecer. "Kartu kendali ini juga untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan gas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
"Terkait dengan gas elpiji bersubsidi ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur regulasinya, namun gubernur sudah memikirkannya yaitu dengan menerbitkan kartu kendali," kata Rahman pada Jumat (16/04/2021). Baca juga: Dewan Minta Disdag Makassar Antisipasi Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
Ia menjelaskan, penerbitan kartu kendali gas bersubsidi isi 3 kilogram itu rencananya bekerjasama dengan Bank BRI daerah setempat."Namun terkait teknisnya, tentu kita tunggu nanti langkah-langkah konkret dari Pemprov Bangka Belitung dan yang pasti pemerintah tetap memastikan gas isi 3 kilogram benar-benar dimanfaatkan bagi mereka yang berhak mendapatkannya," ujarnya.
Menurut bupati, dengan pola kartu kendali akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan pengawasi penyaluran gas baik di tingkat agen maupun pengecer. "Kartu kendali ini juga untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan gas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
(don)
Explore More