PKS DKI Jakarta Didorong Bangun Kemitraan dengan Gubernur Anies Baswedan
loading...
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Banjabar Achmad Ruyat. FOTO/SINDOnews/KOMARUDDIN BAGJA ARJAWINANGUN
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Banjabar Achmad Ru'yat mengatakan Partai Keadilan Sejahtera harus membangun kemitraan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan. Gubernur Anies perlu dibantu karena bebannya sangat berat.
Achmad Ru'yat yang hadir dalam acara puncak Rakerwil PKS DKI Jakarta 2021 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan mengatakan, DKI Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk di malam hari sebanyak 10,54 juta orang dan siang hari 12 juta orang.
Jumlah penduduk itu setara dengan negara Yunani 10,7 juta dan Portugal 10,3 juta. Karena itu, Gubernur DKI harus dibantu oleh PKS.
Baca juga: Tekan Kenaikan Biaya Haji 2021, PKS Usul Pemerintah Subsidi Biaya Pelaksanaan Prokes
"Tidak hanya berjuang berdarah-darah, mengeluarkan dana dan pikiran untuk memenangkan gubernur waktu itu, dan saat ini kita tetap membantu beliau yang membangun Ibu Kota yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, karena tugas beliau sangat berat dengan dinamika eksternalitas," kata Ru'yat disambut dengan tepuk tangan hadirin.
"Dan kami pun tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, yang selalu membimbing kami memberikan masukan, agar program-program yang dibuat, juga terintegrasi dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir," tambah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Menurut Ru'yat, BPW Banjabar DPP PKS merasa bertanggung jawab agar keseimbangan pembangunan sustainable development mulai dari wilayah Jabodetabekjur terintegrasi. Dirinya menyampaikan saran agar Forum Koordinasi Kepala Daerah bukan hanya semacam badan koordinasi antar gubernur yang sifatnya informal.
Baca juga: Menag Minta Doa Semua Agama Dibacakan, PKS Ingatkan Fatwa MUI
"Harus diperjuangkan kelembagaan di tingkat pusat, semacam megapolitan, agar ada kebijakan kelembagaan yang mengikat, kebijakan anggaran dari pusat dari hulu hingga hilir," katanya.
Pembangunan ke wilayah dari puncak sampai ke DKI Jakarta, kata Ru'yat hanya bisa diintervensi dengan kebijakan anggaran dari pusat. Selama ini anggaran sangat terbatas karena mengandalkan bantuan dari DKI kepada wilayah sekitar.
"Jadi mohon, agar ada kelembagaan di tingkat pusat, sehingga seperti halnya banjir di Jakarta dapat dikurangi dan dieleminasi dan masyarakat Jakarta dapat hidup sejahtera," katanya.
Achmad Ru'yat yang hadir dalam acara puncak Rakerwil PKS DKI Jakarta 2021 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan mengatakan, DKI Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk di malam hari sebanyak 10,54 juta orang dan siang hari 12 juta orang.
Jumlah penduduk itu setara dengan negara Yunani 10,7 juta dan Portugal 10,3 juta. Karena itu, Gubernur DKI harus dibantu oleh PKS.
Baca juga: Tekan Kenaikan Biaya Haji 2021, PKS Usul Pemerintah Subsidi Biaya Pelaksanaan Prokes
"Tidak hanya berjuang berdarah-darah, mengeluarkan dana dan pikiran untuk memenangkan gubernur waktu itu, dan saat ini kita tetap membantu beliau yang membangun Ibu Kota yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, karena tugas beliau sangat berat dengan dinamika eksternalitas," kata Ru'yat disambut dengan tepuk tangan hadirin.
"Dan kami pun tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, yang selalu membimbing kami memberikan masukan, agar program-program yang dibuat, juga terintegrasi dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir," tambah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Menurut Ru'yat, BPW Banjabar DPP PKS merasa bertanggung jawab agar keseimbangan pembangunan sustainable development mulai dari wilayah Jabodetabekjur terintegrasi. Dirinya menyampaikan saran agar Forum Koordinasi Kepala Daerah bukan hanya semacam badan koordinasi antar gubernur yang sifatnya informal.
Baca juga: Menag Minta Doa Semua Agama Dibacakan, PKS Ingatkan Fatwa MUI
"Harus diperjuangkan kelembagaan di tingkat pusat, semacam megapolitan, agar ada kebijakan kelembagaan yang mengikat, kebijakan anggaran dari pusat dari hulu hingga hilir," katanya.
Pembangunan ke wilayah dari puncak sampai ke DKI Jakarta, kata Ru'yat hanya bisa diintervensi dengan kebijakan anggaran dari pusat. Selama ini anggaran sangat terbatas karena mengandalkan bantuan dari DKI kepada wilayah sekitar.
"Jadi mohon, agar ada kelembagaan di tingkat pusat, sehingga seperti halnya banjir di Jakarta dapat dikurangi dan dieleminasi dan masyarakat Jakarta dapat hidup sejahtera," katanya.
Lihat Juga :
