Antisipasi Tak Bayar THR, Pemprov Banten Buka Posko Pengaduan
Rabu, 07 April 2021 - 01:09 WIB
loading...
Foto/ilustrasi SINDOnews
A
A
A
SERANG - Untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten akan membuka Posko Pengaduan THR 15 hari sebelum Lebaran Idul Fitri.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi memberikan warning kepada seluruh perusahaan yang ada di Banten agar memberikan seluruh hak karyawan THR. "Kami akan membentuk Posko pengaduan bagi karyawan atau buruh yang haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Posko itu biasanya kami buka 15 hari sebelum lebaran idul Fitri di kantor Disnakertrans," ujarnya, Selasa (6/4/2021). Baca juga: Pengamat Nilai Airlangga Imbau Pengusaha Terkait THR Sudah Sesuai Ketentuan
Menurut Hamidi, pada tahun lalu banyak karyawan yang melakukan pengaduan karena hak THR-nya belum dipenuhi secara utuh oleh perusahaan. Bahkan sampai bulan Desember akhir tahun 2020, masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR secara full.
Memang, kata Hamidi, panjangnya pembayaran THR disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pembayaran THR dilakukan secara cicil. "Tapi alhamdulilah setelah terus kami dorong, semuanya sudah selesai. Makanya tahun ini harapan kami pembayaran THR itu full, ga dicicil lagi," tegasnya.
Kebijakan itu, lanjut Hamidi, seyogyanya sudah bisa diterapkan mengingat saat ini kondisi ketenegakerjaan sudah kondusif. "Memang jumlah buruh saat ini berkurang, karena adanya pemutusan kerja sebanyak 125 ribu orang," ucapnya.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi memberikan warning kepada seluruh perusahaan yang ada di Banten agar memberikan seluruh hak karyawan THR. "Kami akan membentuk Posko pengaduan bagi karyawan atau buruh yang haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Posko itu biasanya kami buka 15 hari sebelum lebaran idul Fitri di kantor Disnakertrans," ujarnya, Selasa (6/4/2021). Baca juga: Pengamat Nilai Airlangga Imbau Pengusaha Terkait THR Sudah Sesuai Ketentuan
Menurut Hamidi, pada tahun lalu banyak karyawan yang melakukan pengaduan karena hak THR-nya belum dipenuhi secara utuh oleh perusahaan. Bahkan sampai bulan Desember akhir tahun 2020, masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR secara full.
Memang, kata Hamidi, panjangnya pembayaran THR disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pembayaran THR dilakukan secara cicil. "Tapi alhamdulilah setelah terus kami dorong, semuanya sudah selesai. Makanya tahun ini harapan kami pembayaran THR itu full, ga dicicil lagi," tegasnya.
Kebijakan itu, lanjut Hamidi, seyogyanya sudah bisa diterapkan mengingat saat ini kondisi ketenegakerjaan sudah kondusif. "Memang jumlah buruh saat ini berkurang, karena adanya pemutusan kerja sebanyak 125 ribu orang," ucapnya.
Lihat Juga :
