Soal Larangan Mudik, Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Legowo
Selasa, 06 April 2021 - 09:26 WIB
loading...
ilustrasi
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta kepada masyarakat legowo menerima kebijakan pemerintah tentang larangan mudik . Salah satu penyebabnya adalah karena masih mewabahnya COVID-19 di tanah air.
"Pemerintah masih melarang mudik. Kita harus longgar hati untuk menjaga keselamatan bersama. Tolong dipatuhi aturan ini," kata Gubernur Khofifah saat melakukan ziarah di makam Agung Kyai Ageng Muhammad Besari di Kabupaten Ponorogo, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa Timur
Menurut Khofifah, seperti halnya Idul Fitri tahun lalu, kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri berhalal bihalal harus ditunda dulu. "Untuk sementara, kata dia, harus dilakukan secara daring," ujarnya.
Khofifah menyebut, seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 perlahan-lahan mulai melandai. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan seperti penerapan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga proses vaksinasi dan tentu peran aktif masyarakat menjaga protokol kesehatan.
"Pemerintah masih melarang mudik. Kita harus longgar hati untuk menjaga keselamatan bersama. Tolong dipatuhi aturan ini," kata Gubernur Khofifah saat melakukan ziarah di makam Agung Kyai Ageng Muhammad Besari di Kabupaten Ponorogo, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa Timur
Menurut Khofifah, seperti halnya Idul Fitri tahun lalu, kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri berhalal bihalal harus ditunda dulu. "Untuk sementara, kata dia, harus dilakukan secara daring," ujarnya.
Khofifah menyebut, seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 perlahan-lahan mulai melandai. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan seperti penerapan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga proses vaksinasi dan tentu peran aktif masyarakat menjaga protokol kesehatan.
Lihat Juga :
