Ganjar Minta Pemda Sediakan Pemakaman Khusus bagi Korban Covid-19
Sabtu, 18 April 2020 - 15:35 WIB
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota di wilayahnya, menyediakan tanah pemakaman bagi jenazah korban Covid-19. FOTO/DOK.HUMAS PEMPROV JATENG
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah daerah di seluruh Jawa Tengah diminta menyediakan tanah pemakaman bagi jenazah korban Covid-19. Langkah ini untuk mengantisipasi penolakan penguburan jenazah yang terinfeksi virus corona kembali terulang.
Instruksi itu dituangkan Ganjar dalam Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 443.5/0007521 tertanggal Kamis, 17 April 2020. Edaran itu bertujuan memastikan kesediaan lahan pemakaman bagi jenazah korban Covid-19.
"Perlu ketersediaan lahan untuk jenazah korban akibat Corona Virus Disease (Covid-19), termasuk tenaga kesehatan yang meninggal dunia," tulis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam surat tersebut, gubernur meminta bupati/wali kota untuk mengambil langkah strategis menyediakan tanah pemakaman korban Covid-19 dengan mempertimbangkan kondisi mendesak. Penyediaan lahan dengan mengoptimalkan penggunaan aset tanah milik pemerintah kabupaten/kota, sesuai ketentuan.
Aturan itu di antaranya, PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perubahannya.
Instruksi itu dituangkan Ganjar dalam Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 443.5/0007521 tertanggal Kamis, 17 April 2020. Edaran itu bertujuan memastikan kesediaan lahan pemakaman bagi jenazah korban Covid-19.
"Perlu ketersediaan lahan untuk jenazah korban akibat Corona Virus Disease (Covid-19), termasuk tenaga kesehatan yang meninggal dunia," tulis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam surat tersebut, gubernur meminta bupati/wali kota untuk mengambil langkah strategis menyediakan tanah pemakaman korban Covid-19 dengan mempertimbangkan kondisi mendesak. Penyediaan lahan dengan mengoptimalkan penggunaan aset tanah milik pemerintah kabupaten/kota, sesuai ketentuan.
Aturan itu di antaranya, PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perubahannya.
Lihat Juga :
