Usulan Ditolak, Dedie: Kita Bagai Berselancar di Tengah Ombak Covid-19
Sabtu, 18 April 2020 - 16:06 WIB
loading...
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
Permintaan Pemkot Bogor untuk dihentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bogor-Jakarta ditolak oleh Kementerian Perhubungan melalui PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Padahal penghentian sementara itu dalam rangka efekifitas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mencurahkan hatinya ketika mendapat kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menolak permintaan Lima Pemerintah Daerah di Jawa Barat terkait penghentian operasi KRL.
"Kalau seperti ini kita seperti berselancar di tengah ombak Covid-19. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan PT KCI dan PT KAI mampu secara konsisten memastikan social dan physical distancing di area stasiun dan di dalam gerbong terpenuhi," kata Dedie, Sabtu (18/04/2020).
Lebih lanjut ia juga merespon pernyataan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri yang menyebutkan bahwa pengoperasian KRL Jabodetabek akan lebih efektif jika semua stakeholder terkait tetap melakukan penertiban kegiatan-kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah.
"Ada yang disinggung oleh Dirjen Perkeretaapian yaitu pengendalian bidang-bidang yang tidak dikecualikan yang masih beroperasi di DKI. Saya lebih melihat bahwa pelaksanaan PSBB yang masih ada celah-celah lebar toleransi seperti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," tegasnya.
Ia juga menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi maksud penerapan PSBB dengan target yang harus dicapai di masing-masing stakeholder. Target utamanya adalah menurunnya penyebaran Covid-19.
"Kira-kira dengan kita mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemakaian tempat ibadah dengan melarang orang berada dalam gerbong kereta karena resiko tertular sama tidak? Nah, mestinya respon dari pemangku kepentingan di semua sektor harusnya sama. Semua yang pemerintah daerah perjuangkan adalah menyelamatkan nyawa warganya," ujarnya.
Bahkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mencurahkan hatinya ketika mendapat kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menolak permintaan Lima Pemerintah Daerah di Jawa Barat terkait penghentian operasi KRL.
"Kalau seperti ini kita seperti berselancar di tengah ombak Covid-19. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan PT KCI dan PT KAI mampu secara konsisten memastikan social dan physical distancing di area stasiun dan di dalam gerbong terpenuhi," kata Dedie, Sabtu (18/04/2020).
Lebih lanjut ia juga merespon pernyataan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri yang menyebutkan bahwa pengoperasian KRL Jabodetabek akan lebih efektif jika semua stakeholder terkait tetap melakukan penertiban kegiatan-kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah.
"Ada yang disinggung oleh Dirjen Perkeretaapian yaitu pengendalian bidang-bidang yang tidak dikecualikan yang masih beroperasi di DKI. Saya lebih melihat bahwa pelaksanaan PSBB yang masih ada celah-celah lebar toleransi seperti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," tegasnya.
Ia juga menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi maksud penerapan PSBB dengan target yang harus dicapai di masing-masing stakeholder. Target utamanya adalah menurunnya penyebaran Covid-19.
"Kira-kira dengan kita mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemakaian tempat ibadah dengan melarang orang berada dalam gerbong kereta karena resiko tertular sama tidak? Nah, mestinya respon dari pemangku kepentingan di semua sektor harusnya sama. Semua yang pemerintah daerah perjuangkan adalah menyelamatkan nyawa warganya," ujarnya.
Lihat Juga :
