Heboh, Bangunan Kios di Muara Angke Berdiri di Atas Lahan Milik Pemprov DKI
Rabu, 17 Maret 2021 - 16:43 WIB
loading...
Proyek bangunan kios berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (17/3/2021). Foto: SINDOnews/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Proyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara dipertanyakan warga setempat.
Pembangunan yang sudah mencapai 30 persen itu diduga tidak memiliki izin. Bahkan, tidak ada papan informasi atau spanduk izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi proyek.
Baca juga: 'Upacara' Pagi di Stasiun Tambun, Penumpang Salahkan Lambatnya Pembangunan Stasiun
Anwar, warga setempat mempertanyakan proyek bangunan yang ada di atas lahan milik Pemprov DKI. Menurutnya, bangunan tersebut dinilai sebagai pelanggaran.
“Anehnya, petugas Satpol PP dan Sudin Citata (Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) kayak tutup mata, padahal jelas-jelas di situ ada pelanggaran,” ujarnya, Rabu (17/3/2021).
Berdasarkan informasi yang didapat, bangunan tersebut akan dijadikan kios dalam jumlah banyak mengingat lahan yang dipakai cukup luas sekitar 3.000 meter.
“Kalau sudah berdiri semua ada puluhan, bahkan ratusan kios karena lahan yang dipakai sangat luas,” katanya.
Baca juga: Asphija Minta Pemprov DKI Beri Kejelasan soal Pembukan Kembali Tempat Hiburan Karaoke
Jose (45), warga lainnya meminta petugas turun tangan menertibkan bangunan itu supaya tidak terjadi pembiaran. Hal ini penting agar masyarakat menjadi percaya dengan Pemprov DKI.
“Harus ditertibkan supaya nggak ada persepsi pembiaran ataupun pelanggaran. Kasihan Pak Anies kalau kayak begini terus,” ucapnya.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke Syamsuddin mengatakan, izin penggunaan lahan ada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. “Kalau peruntukkan kabarnya dibangun tempat penyimpanan peralatan-peralatan kapal. Bentuknya memang kayak kios-kios,” ujarnya.
Pembangunan yang sudah mencapai 30 persen itu diduga tidak memiliki izin. Bahkan, tidak ada papan informasi atau spanduk izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi proyek.
Baca juga: 'Upacara' Pagi di Stasiun Tambun, Penumpang Salahkan Lambatnya Pembangunan Stasiun
Anwar, warga setempat mempertanyakan proyek bangunan yang ada di atas lahan milik Pemprov DKI. Menurutnya, bangunan tersebut dinilai sebagai pelanggaran.
“Anehnya, petugas Satpol PP dan Sudin Citata (Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) kayak tutup mata, padahal jelas-jelas di situ ada pelanggaran,” ujarnya, Rabu (17/3/2021).
Berdasarkan informasi yang didapat, bangunan tersebut akan dijadikan kios dalam jumlah banyak mengingat lahan yang dipakai cukup luas sekitar 3.000 meter.
“Kalau sudah berdiri semua ada puluhan, bahkan ratusan kios karena lahan yang dipakai sangat luas,” katanya.
Baca juga: Asphija Minta Pemprov DKI Beri Kejelasan soal Pembukan Kembali Tempat Hiburan Karaoke
Jose (45), warga lainnya meminta petugas turun tangan menertibkan bangunan itu supaya tidak terjadi pembiaran. Hal ini penting agar masyarakat menjadi percaya dengan Pemprov DKI.
“Harus ditertibkan supaya nggak ada persepsi pembiaran ataupun pelanggaran. Kasihan Pak Anies kalau kayak begini terus,” ucapnya.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke Syamsuddin mengatakan, izin penggunaan lahan ada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. “Kalau peruntukkan kabarnya dibangun tempat penyimpanan peralatan-peralatan kapal. Bentuknya memang kayak kios-kios,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
