Pembangunan Jalan Rusak di Blora Belum Maksimal, Bupati Minta Maaf

BLORA - Bupati Blora Arief Rohman minta maaf kepada warga lantaran di 2021 ini pembangunan jalan rusak di Blora belum bisa maksimal. Penyebabnya anggaran tahun ini dipotong untuk refokusing COVID-19, sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Sehingga pembangunan insfrastruktur yang diidamkan masyarakat belum maksimal. “Kami akan maksimalkan di tahun 2022. Penyusunan perencanaannya kita lakukan mulai sekarang, dan tahun depan nanti harus lebih baik lagi, semangat Sesarengan Mbangun Blora...!!,” ungkap Bupati yang akrab disapa Mas Arief saat kunjungan ke Dinas PUPR, Selasa (16/3/2021).

Bupati dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati didampingi para staf khusus dan perwakilan Bappeda, mendengarkan paparan perkembangan dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang disampaikan Kepala PUPR, Ir. Samgautama Karnajaya, MT.

Baca juga: Antisipasi Manuver Kubu KLB, Demokrat Sragen Datangi Kantor KPU

“Kami akan optimalkan kemampuan anggaran dan SDM yang ada. Kerusakan jalan memang mencapai 70 persen lebih, sedangkan kemampuan anggaran kita di 2021 ini kena refokusing lagi," ucap Samgautama.

Sehingga, Lanjut Samgautama, penanganan kerusakan jalan kita susun dengan skema jalan aman terlebih dahulu baru nanti diupayakan menjadi jalan nyaman.

Menurutnya, aman artinya, jalan diupayakan dalam kondisi yang aman dilalui, tidak harus mulus, yang penting rata dan dilakukan perkerasan. Sedangkan Nyaman berarti ditingkatkan dengan rigid beton atau aspal agar halus.

Baca juga: 1 Ramadhan 1442 H Diprediksi Jatuh pada 13 April 2021

Mas Arief, juga menyampaikan bahwa DPUPR saat ini merupakan dinas yang sangat diidolakan masyarakat, karena banyak laporan yang masuk terkait jalan rusak. “Tolong laporan direspons dengan cepat, Pak Sam jangan bosan menerima dan membalas laporan," tutur mas Arief.

Bupati minta agar jalan yang rusak dipetakan bersama. Antara kerusakan jalan desa, jalan Kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional. "Lelang proyek perbaikan jalan tolong bisa dipercepat untuk jalan kabupaten. Sedangkan jalan provinsi akan kita surati Pak Gubernur, dan jalan nasional masih cenderung bagus,” ujar Bupati.

Untuk jalan desa, Bupati akan mendorong masing-masing Kades untuk bisa mengalokasikan perbaikan jalan desanya. Alat berat milik DPUPR kalau memungkinkan bisa dipinjamkan ke Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa.

Untuk jalan tengah hutan, Bupati juga minta untuk didata. Bupati akan koordinasikan dengan Perhutani dan Kementerian BUMN untuk dapat CSR.

"CSR menjadi salah satu opsi penganggaran perbaikan jalan yang harus kita coba. Selain itu juga ada opsi hutang atau pinjaman ke bank. Tolong dipelajari bagaimana skemanya agar pembangunan infrastuktur tahun depan bisa lebih maksimal,” tutup Bupati.