Pembangunan Jaringan Internet di Pohuwato Gorontalo Belum Dirasakan Masyarakat
Senin, 15 Maret 2021 - 20:01 WIB
loading...
LP-KPK Pohuwato, menilai program internet untuk 13 Kecamatan yang dipasang Diskominfo Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, belum maksimal. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
GORONTALO - Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Pohuwato, menilai program internet untuk 13 Kecamatan yang dipasang Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo , belum maksimal. Ketua LP-KPK Pohuwato, Yanto Samarang, mengatakan, sebanyak 13 titik jaringan internet yang dipasang sejak 2019 dinilai tidak bermanfaat untuk masyarakat.
Padahal tiap bulanya, Pemerintah membayar biaya internet sebesar Rp400 juta untuk 13 titik jaringan internet . Beberapa jaringan internet telah dicabut dan diganti namun akses jaringannya lambat dan tidak bisa dinikmati masyarakat.
Baca: Langgar Kode Etik, 4 Anggota Polisi di Gorontalo Dipecat
“Kami mendapat informasi di Kecamatan Buntulia, internetnya sudah dicabut sekitar enam atau tujuh bulan lalu. Katanya, sudah diganti tapi internet yang ada sekarang sangat lambat, tidak bermanfaat. Sementara tiap bulan tetap dibayar oleh Kominfo. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Yanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/3/2021).
Yanto menambahkan, dia khawatir, apa yang dilakukan oleh Diskominfo Pohuwato, tidak akan sejalan dan justru mengganggu visi-misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) saat ini. Terlebih, pemerintahan saat ini memiliki program internet gratis untuk kaum milenial dan komunitas kreatif.
“Jika begini keadaannya maka, ini dapat menghambat suksesnya 20 program gratis yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini. Di saat masyarakat kesulitan ekonomi, daerah melalui Kominfo Pohuwato, hanya buang-buang anggaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Yanto
Yanto juga meminta pihak DPRD Kabupaten Pohuwato, dapat melakukan rapat dengar pendapat kepada Diskominfo Pohuwato.
Baca juga: Atasi Kendala Internet, Guru di Jabar Dibekali Tas Multifungsi
“Kami minta DPRD Pohuwato segera melakukan rapat dengar pendapat kepada pihak Diskominfo, untuk mendengarkan serta merinci seluruh anggaran Kominfo terkait internet dimaksud,” tegas Yanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento mengatakan, pembayaran internet di 13 kecamatan, memakan anggaran lebih dari Rp400 juta rupiah setiap tahunnya.
“Internet itu dipasang sejak awal-awal tahun 2019. Itu diperuntukan untuk pemerintah kecamatan, bukan untuk masyarakat,” ungkap Supratman.
Padahal tiap bulanya, Pemerintah membayar biaya internet sebesar Rp400 juta untuk 13 titik jaringan internet . Beberapa jaringan internet telah dicabut dan diganti namun akses jaringannya lambat dan tidak bisa dinikmati masyarakat.
Baca: Langgar Kode Etik, 4 Anggota Polisi di Gorontalo Dipecat
“Kami mendapat informasi di Kecamatan Buntulia, internetnya sudah dicabut sekitar enam atau tujuh bulan lalu. Katanya, sudah diganti tapi internet yang ada sekarang sangat lambat, tidak bermanfaat. Sementara tiap bulan tetap dibayar oleh Kominfo. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Yanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/3/2021).
Yanto menambahkan, dia khawatir, apa yang dilakukan oleh Diskominfo Pohuwato, tidak akan sejalan dan justru mengganggu visi-misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) saat ini. Terlebih, pemerintahan saat ini memiliki program internet gratis untuk kaum milenial dan komunitas kreatif.
“Jika begini keadaannya maka, ini dapat menghambat suksesnya 20 program gratis yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini. Di saat masyarakat kesulitan ekonomi, daerah melalui Kominfo Pohuwato, hanya buang-buang anggaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Yanto
Yanto juga meminta pihak DPRD Kabupaten Pohuwato, dapat melakukan rapat dengar pendapat kepada Diskominfo Pohuwato.
Baca juga: Atasi Kendala Internet, Guru di Jabar Dibekali Tas Multifungsi
“Kami minta DPRD Pohuwato segera melakukan rapat dengar pendapat kepada pihak Diskominfo, untuk mendengarkan serta merinci seluruh anggaran Kominfo terkait internet dimaksud,” tegas Yanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento mengatakan, pembayaran internet di 13 kecamatan, memakan anggaran lebih dari Rp400 juta rupiah setiap tahunnya.
“Internet itu dipasang sejak awal-awal tahun 2019. Itu diperuntukan untuk pemerintah kecamatan, bukan untuk masyarakat,” ungkap Supratman.
(sms)
Lihat Juga :
