4 DPC Partai Demokrat di Sulsel Ikut Kudeta AHY, Pengamat: Tanda Kehilangan Kepercayaan

MAKASSAR - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat , yang dilaksanakan kubu Moeldoko di Deliserdang, Sumatera Utara, diikuti empat sampai enam Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat di Sulawesi Selatan (Sulsel).



Realitas ini di mata Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI), Andi Taufiq Aris, adalah catatan buruk kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah.

"Saya menilai fakta ini adalah bukti bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, di mata sebagian anggotanya memang sudah kehilangan kepercayaan," sebut pria yang akrab disapa ATA ini, di Makassar, Jumat (12/3/2021).



ATA melanjutkan, realitas keikutsertaan empat pimpinan partai di daerah menunjukkan ketua di atasnya memang sudah tidak sanggup mengendalikan seluruh anggotanya. "Kalau bahasa sederhananya memang kecolongan. Tapi dalam aspek kepemimpinan ini isyarat benderang bahwa sang ketua tidak sanggup mengendalikan anggotanya," sambung ATA.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sulsel memutuskan akan memecat empat Ketua DPC Partai Demokrat , lantaran terlibat dalam KLB Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 lalu, di Deliserdang, Sumatra Utara.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengatakan, keempat ketua DPC Partai Demokrat di Sulsel itu terbukti hadir pada KLB, sehingga pihaknya langsung melakukan pemecatan. Meskipun menurut data dari DPP Partai Demokrat ada enam Ketua DPC Partai Demokrat Sulsel yang hadir.

"Yang empat itu sudah sangat jelas dan sedang berproses Pltnya. Di Sipol KPU itu sudah muncul soal pemecatannya yang empat itu," ungkapnya, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/3/2021).

Keempat Ketua DPC Partai Demokrat yang telah dipecat yakni Ketua DPC Partai Demokrat Pangkep, Ketua DPC Partai Demokrat Barru, Ketua DPC Partai Demokrat Sidrap, dan Ketua DPC Partai Demokrat Takalar.



Pemecatan ini dilakukan, kata Ni'matullah, lantaran tidak mendengarkan instruksi yang diberikan. Padahal sebelumnya, Ni'matullah sempat memberi garansi kepada DPP Partai Demokrat bahwa Partai Demokrat Sulsel beserta seluruh DPC solid dan tidak akan ikut KLB Moeldoko.

"Itu artinya, klaim solid sama sekali tidak terbukti. Jika Partai Demokrat Sulsel gagal menyolidkan kader dan pengurus daerah, maka yang paling bertanggung jawab adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel," tutup ATA.